Jpeg

Anggota DPD RI asal Sumsel, Siska Marleni

PALEMBANG,HS – Adanya pemberhentian sementara atas moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), membuat rencana pemekaran daerah diberbagai wilayah di Indonesia akan terhambat bahkan berhenti ditengah jalan.

Adapun kebijakan moratorium ini diambil karena anggaran pemerintah yang terbatas. Akibatnya, pembentukan wilayah baru bisa dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi sudah mencapai tujuh persen.

Anggota DPD RI asal Sumsel, Siska Marleni mengatakan, melihat situasi sekarang dikhawatiran jika ada pemekaran DOB justru tidak bisa mensejahterahkan rakyat.

“Bukannya tidak boleh ada DOB. Karena salah satu falsafah utk pemekaran yakni salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, apakah arahnya akan kesana nantinya,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (26/10).

Siska menjelaskan, untuk daerah yang sudah mengajukan pemekaran dan terhambat karena adanya moratorium tersebut, diharapkan agar tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada.

“Tetap diikuti mekanismenya walaupun sekarang sedang moratorium.  Moratorium bisa sangat dipahami, pemerintahan yang ada sekarang saja terjadi misalkan penundaan dana transfer ke daerah. Nah, yang ada saja seperti ini situasinya apalagi jika ada DOB,” cetusnya.

Adanya moratorium yang membantasi pemekaran DOB membuat pemekaran salah satu daerah di Sumsel yakni Kecamatan Gelumbang menjadi tidak jelas. “Karena ada moratorium tadi, dalam perjuangan tidak bisa secepat yang dibayangkan dan diharapkan. Tapi kalau saya jelas, kalau ada aspirasi tentang pemekaran apapun saya akan bantu perjuangkan.

Lanjutnya, selama tiga falsafah yakni yakni pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan terpenuhi dinilai tidak masalah. “Kalau punya data statistik yang memenuhi untuk tiga hal ini boleh, jadi setidaknya sudah ada data yang mendukung,” tukasnya.(SNI)