Suasana sidang MP-TPTGR Kabupaten PALI.

Suasana sidang MP-TPTGR Kabupaten PALI.

PALI, HS – Untuk pertama kalinya, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar sidang untuk menyelesaikan ganti kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang pejabat, Kamis (29/9).

Sidang Majelis Pertimbangan TPTGR yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten PALI ini diikuti oleh 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab PALI.

Dalam sidang tersebut, yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Baharrudin SE, Kepala DPPKAD Kabupaten PALI, Wakil Ketua I yakni A Gani Akhmad, Asisten 1, dan Wakil Ketua II, Husni Thamrin Ciknung, Kepala Inspektorat Kabupaten PALI.

Kepada sejumlah media, Baharudin menerangkan bahwa sidang MP-TPTGR ini bertujuan menyelesaikan ganti kerugian negara, seperti adanya inventaris kantor yang hilang atau rusak, adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan temuan Inspektorat. Karena akibat hal itu, negara mengalami kerugian.

“Untuk itu, permasalahan ganti rugi tersebut dibebankan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Hari ini dilaksanakan sidang untuk mengganti kerugian negara. Untuk pengembaliannya sendiri bisa diangsur atau dinegosiasi,” kata Baharudin.

Ditambahkan Husni Thamrin, nantinya setelah sidang ini akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan kepada yang memiliki sangkutan yang menyebabkan negara mengalami kerugian.

“Dan dari SK tersebut, oknum yang menyebabkan kerugian negara tersebut diberikan waktu dua tahun untuk menyelesaikan sangkutan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan langsung berurusan dengan pihak berwajib,” tambahnya.

Dirinya juga membeberkan bahwa di Kabupaten PALI dari hasil temuan BPK dan Inspektorat kabupaten PALI, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,6 M.

“Angka tersebut didapat dari kerugian seperti kehilangan barang milik daerah dan kerugian negara oleh oknum pejabat. Maka itu, dilaksanakanlah sidang MP-TPTGR hari ini. Untuk pengembaliannya dibebankan kepada pihak yang bersalah,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati PALI, Ferdian Andreas Lacony menegaskan bahwa satu rupiah pun uang negara harus jelas dan diperuntukkan ke masyarakat.

“Itu sudah pesan dari Pak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, kami meminta komitmen SKPD untuk membangun kabupaten PALI. Kita memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Ferdian.

Ferdian juga menegaskan kepada SKPD di Kabupaten PALI untuk mengubah pola kerja selama ini.

“Pembernahan cara kerja, pembenahan administrasi, serta kita harus merubah cara berpikir kita dalam mengelola tata pemerintahan, sehingga terciptalah apa yang dicita-citakan Kabupaten PALI Serasi Nian, menuju PALI Cemerlang Sumsel Gemilang,” tandasnya.

Sebelumnya, sidang MP-TPTGR dibuka secara resmi oleh Ferdian Andreas Lacony. Setelah itu, barulah dilakukan sidang kepada SKPD dan juga pihak ketiga yang bersangkutan. (MAN)