9087PALEMBANG,HS – Semakin sulitnya awak media untuk mewawancarai Para Kepala Dinas yang ada dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan harus menjadi perhatian serius dari Gubernur, hal itu agar progres dan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kemasyarakat.

Harus diakui beberapa media bahkan mengeluh mengenai sulitnya mendapat informasi dari beberapa dinas terkait pembangunan serta hal-hal yang dibutuhkan sebagai tugas media yakni cek dan ricek.

Berikut beberapa kepala dinas yang sulit di untuk dimintai keterangan atau diwawancarai, diantaranya, DInas PU BM, Dinas PU Pengairan, Dinas PU CK, Disnaker, dan Dishub serta ada beberapa Dinas lagi yang ada di lingkungan Pemvrov Sumsel.

Dinas tersebut kalau dikonfirmasi semisal ditelepon tidak diangkat, di SMS tidak di balas, hal ini tentu berseberangan dengan tugas media untuk mendapatkan informasi agar yang ditulis berimbang dan tidak menyesatkan.

Mendapatkan informasi langsung dari media diruang rapat gubernur, Asisten Kesra Provinsi Sumsel Ahmad Najib, selasa (15/11) mengatakan, akan menindaklanjuti keluhan media tersebut, bahkan akan memberikan teguran agar hal tersebut tidak lagi terjadi.

Menurutnya sebagai kepala dinas harus ada waktu pada saat media akan mewawncarai, yang tujuannya adalah agar berita yang dusampaikan kemasyarakat tidak simpang siur dan menyesatkan.

“Kami sebagai pemerintah akan memangil dinas yang dimaksud sebagai upaya mengingatkan agar hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari, saya ucapkan terima kasih untuk masukan ini,” katanya.

Ditegaskannya seharusnya para kepala dinas tidak justru menghindar kalau ada media yang jelas identitasnya untuk melaksanakan proses jurnalis, jangan sampai ada kesan menghindar tugas dari pers.

“Nanti akan kami coba konunikasikan hal ini, agar satu sama lain bisa saling memahami tugas masibg-masing, yang diharapkan mampu memberikan hasil pemberitaan yang berimbang dan mencerdaskan bangsa,” tegasnya.

Sementara beberapa dinas yang juga selalu terbuka tidak mempersulit tugas media mendapatkan informasi mengenai progres pekerjaan diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dispenda serta BKD.(MDN)