Foto: IST

PALEMBANG, HS – Untuk pertama kalinya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang yang berlangsung kemarin, gagal terlaksana. Kejadian ini dianggap telah mencederai amanah rakyat yang diwakili DPRD.

Kejadian pembatalan sidang paripurna dengan agenda penyampaian raperda dari Pemerintah Kota Palembang dan raperda inisiatif DPRD, sudah menghambat kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerhati Sosial dan Politik Bagindo Togar Butar-butar pun sangat menyayangkan, sikap anggota DPRD yang absen atau tidak hadir pada agenda penting tersebut. Karena, kejadian kemarin menyangkut kinerja legislasi DPRD Palembang yang notabene digaji dari uang rakyat.

“Peristiwa ini sangat menyedihkan. Dari 50 anggota parlemen, yang hadir hanya 18 orang dan 2 unsur pimpinan. Artinya 40 persen yang hadir. Kemana sisanya?,” tegas Bagindo, Rabu (9/5).

Menurut Bagindo, dengan peristiwa yang terjadi menunjukkan kualitas perilaku anggota DPRD Palembang yang mengesampingkan kepentingan rakyat.

Apalagi ketidakhadiran dalam sidang paripurna tersebut dengan berbagai alasan, mulai dari urusan Pribadi, keluarga, kepartaian ataupun aktifitas pendampingan kampanye Pilkada yang tengah berlangsung.

Jelas menunjukkan jika secara sederhana para legislator lebih mengutamakan peran dan kehadirannya ditempat lain, dibandingkan tugas juga fungsinya di lembaga perwakilan rakyat.

“Ketika mereka tengah berjuang agar terpilih dan ditetapkan menjadi anggota legislatif, sangat luar biasa semangat, perjuangan dan pengorbanannya. Begitu terpilih dan ditetapkan, dalam waktu yang tidak begitu lama, kualitas juga derajat semua yang dicurahkan tadi berangsur angsur pun mulai kendur, dan menjelang habis masa periodenya,” jelas Bagindo.

Bagindo sangat menyayangkan amanah dari rakyat direspon tergantung mood, selera, kepentingan dan urgensinya saja. Sepantasnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota dan partai politik konsekuen untuk bertindak tegas.

Mereka haru memberikan sanksi kepada para anggota legislatif yang sering kali absen atau tidak peduli dengan posisi, fungsi, tugas pokok/kewajibannya dalam mengemban aspirasi rakyat Palembang.

Dalam kesempatan ini, kesekretariat DPRD seyogyanya jangan ragu untuk mempublish secara terbuka rytme kinerja DPRD, khususnya yang terkait tingkat kehadiran para anggota dewan. Sehingga rakyat memberi sanksi sosial kepada anggota yang sering mangkir dalam tugas-tugasnya.