PPK Dinas PU CK Muaraenim, Febriansyah ST MT

PPK Dinas PU CK Muaraenim, Febriansyah ST MT

MUARAENIM, HS – Pembangunan drainase dan trotoar dalam Kota Muaraenim bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat yaitu sarana sanitasi dan fasilitas pejalan kaki.

Demikian penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya, Kabupaten Muaraenim, Febriansyah Putra ST MT. Hal ini sekaligus menanggapi adanya dinamika yang muncul selama pelaksanaan pembangunan drainase dan ini menjadi catatan penting dalam memberikan infrastruktur yang bermanfaat dan tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat.

“Masukan dari masyarakat tentu sangat berharga bagi kami, khususnya jika itu untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan individu perindividu. Banyak kendala dalam pelaksanaan, terutama terhadap utilitas yang terpasang di Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) seperti utilitas milik PDAM, Telkom, kabel listrik, dan lain sebagainya.” ujarnya, Rabu (28/9).

(Baca:Pembangunan Drainase di Muaraenim Dikeluhkan Pemilik Ruko )

“Namun, dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik utilitas tersebut yang telah bersinergi mendukung capaian dari tujuan pembangunan drainase dan trotoar dengan melakukan kerjasama perbaikan terhadap fasilitas yang terganggu di lapangan,” kata Febri.

Febri mengatakan, pembangunan drainase di Kota Muaraenim dilakukan CV Utama Jaya dengan anggaran Rp. 2.063.916.000.

“Untuk sanitasi, drainase yang dibangun menggunakan konstruksi U-Ditch Beton diharapkan dapat memperlancar aliran air limbah baik itu dari kawasan permukiman di kemayoran maupun limpahan dari badan jalan. Nantinya, aliran air limbah diharapkan mengalir langsung menuju outlet pembuangan di samping Jembatan Enim I, tidak lagi masuk ke drainase Jalan Kemayoran,” ujarnya.

Lebih jauh Febri menjelaskan, trotoar sejatinya dibangun untuk memfasilitasi pejalan kaki sehingga tidak lagi menggunakan badan jalan ataupun halaman pertokoan. Semula trotoar direncanakan setinggi kurang lebih 20 cm, ideal untuk ukuran dari trotoar sebagaimana mestinya.

“Memang kalau dilihat dari bagian pertokoan terlihat tinggi dari kondisi semula (belum ada trotoar). Karena level lantai pertokoan tidak sama, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan ada juga pemilik toko memanfaatkan ruko untuk kendaraan sehingga harus melewati drainase. Namun, karena untuk mengakomodir keinginan masyarakat dan tidak berimplikasi pada hal-lain lain di luar tujuan utama pembangunan, maka setelah dipelajari secara teknis tinggi trotoar dapat dijadikan 10 cm dari permukaan jalan (aspal),” jelasnya.

Febri mengatakan, saat ini sedang dikaji secara teknis apakah pembangunan drainase tersebut akan dibongkar ulang dan penggalian lagi atau dilakukan pemotongan. Selain secara teknis tentunya perubahan-perubahan yang bersifat kondisional seperti ini tidak bertabrakan dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Perubahan yang terjadi juga harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan metode kerja.

“Namun perlu menjadi perhatian bahwa trotoar dibangun untuk fasilitas bagi pejalan kaki, bukan untuk kendaraan. Jika terjadi disfungsi terhadap trotoar maka akan merusak konstruksi dari trotoar itu sendiri. Hal inilah yang harusnya dipahami semua pihak.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat Muaraenim, khususnya masyarakat di seputaran lokasi proyek yang telah terganggu karena proyek drainase dan trotoar ini. Karena pada akhirnya kita ingin mencapai tujuan utama yaitu terbangunnya sistem drainase dan trotoar yang baik dengan mengedepankan keindahan kawasan. Kami sangat maklum akan apa yang dialami masyarakat khususnya bagi pemilik toko sepanjang pembangunan drainase, namun kami akan berusaha segera menyelesaikannya secepatnya sebelum berakhirnya masa kontrak,” ujarnya.

Febri mengatakan, pihaknya akan terus mengintensifkan pengawasan di lapangan serta memberikan arahan kepada rekanan. Selain di seputaran kemayoran, Pembangunan drainase dan trotoar kami laksanakan di beberapa titik lagi di dalam Kota Muaraenim.

“Menata kota tidaklah mudah, perlu dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, media, LSM, dan pihak swasta. Namun, jika kita tetap berpegangan pada kepentingan bersama maka mudah-mudahan niat baik ini dapat dilaksanakan dengan baik pula. Mari kita dukung Muaraenim sebagai Kota Adipura dengan melakukan penataan kota dengan baik. Kami juga mengharap dukungan dari semua pihak dalam penyelesaikan pembangunan ini,” pungkasnya. (EDW)