sekolah_gratis_100512175043PALEMBANG,HS – Minimnya anggaran saat ini  membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terpaksa harus menunggak pembayaran dana sharing untuk pendidikan atau sekolah gratis dibeberapa kabupaten/kota di Sumsel. Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pemprov Sumsel, Selasa (25/10).

“Ya, memang dibeberapa daerah dana pendidikan nya nunggak, tapi saat ini tengah dihitung berapa tunggakan tersebut,” katanya.

Dijelaskannya, hal tersebut dikarenakan memang saat ini kondisi perekonomian di Sumsel tengah ada ‘kelesuan’ dan beberapa kegiatan menurun akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas dari pemerintah pusat. Seteleh sebelumnya telah dilakukan pemangkasan untuk DBH. Kemudian pemerintah pusat kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 66 tahun 2016 tentang penundaan DBH.

“Dalam Perpres tersebut penundaannya sekitar Rp 473 miliar,” terangnya.

Akibatnya, lanjut Mukti, tak hanya pembangunan kini beberapa program pun berdampak
seperti menunggaknya dana berobat gratis, sekolah gratis dan lain sebagainya. Namun, pihaknya memastikan untuk membayar tunggakan dana sharing tersebut pada awal tahun 2017 mendatang.

“Nah, tunggakan dana sekolah gratis ini tidak seluruhnya hanya untuk SMA, dan sederajatnya,” terangnya.(MDN)