Acara MoU antara Pemkab Muaraenim dan Kejari Muaraenim.

Acara MoU antara Pemkab Muaraenim dan Kejari Muaraenim.

MUARAENIM, HS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Muaraenim, Amrullah Jamaludin SE, menandatangani perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan MoU yang disaksikan oleh Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar dilaksanakan pada hari Kamis (20/10) di Aula Kantor Dispenda Kabupaten Muaraenim.

Pada acara ini, hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Muaraenim, para Kepala SKPD, Pimpinan Cabang BUMN, BUMD dan BUMS, para Notaris/PPAT Kabupaten Muaraenim, serta para Wajib Pajak (WP).

Dalam sambutannya, Kepala Kejari Muaraenim mengatakan, “Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selalu membuka diri terhadap siapapun, selaku Jaksa, Pengacara Negara menurut Undang-Undang  (UU) nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (2) bahwa bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah,” katanya.

“Jaksa Pengacara Negara yang bertugas melaksanakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga negara atau badan negara, lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah, serta badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk menyelamatkan kekayaan negara.”

“Kita bukan melakukan perlindungan hukum, tetapi melaksanakan apa perintah hukum berdasarkan kebutuhan yang diminta yang berkepentingan, agar dapat dilakukan pemecahan normatif sehingga tidak ada yang dirugikan. Semoga dengan ada perjanjian kerjasama ini Kejaksaan Negeri Muaraenim dapat bersinergi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muarenim, sehingga kegiatan ini jangan berhenti sampai MoU saja, melainkan dapat ditindaklanjuti dengan adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaraenim,” urainya lagi.

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan, bahwa Kabupaten Muaraenim merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas, tambang batubara, sumber daya panas bumi, sumber daya air mikrohidro.

“Semuanya berpengaruh terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan ditambah kegiatan yang ilegal, baik minyak, gas dan batubara yang mengakibatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Muaraenim tahun 2015 Triwulan ke-IV terjadi penurunan, dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, maka akan memaksimalkan pendapatan daerah dan meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli),” ujarnya. (EDW)