Suasana acara Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil (ASN) dan masyarakat Kabupaten PALI dengan mengusung tema pemberantasan dan pencegahan money laundry dan pungl.

Suasana acara Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil (ASN) dan masyarakat Kabupaten PALI dengan mengusung tema pemberantasan dan pencegahan money laundry dan pungli.

PALI, HS – Untuk mencegah terjadinya praktek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau dikenal Money Laundry dan Pungutan Liar (Pungli) di Bumi Serepat Serasan, Pemerintah Kabupaten PALI menggelar Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil (ASN) dan masyarakat Kabupaten PALI dengan mengusung tema pemberantasan dan pencegahan money laundry (pencucian uang) dan pungutan liar (pungli), Rabu (16/11).

Tidak tanggung-tanggung, Pemkab PALI menghadirkan langsung narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta melalui Deputi Pemberantasan, Rizal Januar bersama dua narasumber lainnya, yakni Kapolres Muaraenim, AKBP Hendra Gunawan SIK MSi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten PALI yang baru saja dilantik, yaitu Yunita Arifin SH MH.

Kepada sejumlah media, Rizal Januar menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk menekankan kepada Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab PALI bersih dari TPPU.

“Pak presiden sekarang kan sedang ingin lakukan bersih-bersih, baik dari tindak pidana korupsi dan juga TPPU. Sampai ada istilah Sapu Bersih Pungli. TPPU ini sendiri merupakan cara untuk mengaburkan hasil usaha kejahatan sehingga penegak hukum melupakan kasus asalnya. Dan ini yang kita tekankan ke aparat sipil di Pemkab PALI,” terang Rizal Januar.

Dirinya memastikan sejauh ini belum ada laporan terkait hal itu ke pihaknya. “Kalau terbukti itu TPPU, maka koruptor tersebut bisa langsung dimiskinkan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pungli di Kabupaten PALI, Kapolres Hendra Gunawan segera akan membuka Posko Saber Pungli di Kabupaten PALI.

“Posko Saber Pungli di Kabupaten PALI tergantung dari Sekretaris Daerah (Setda) percepatannya, karena, dalam struktur Saber Pungli terdapat dari setda mulai dari perencanaan, pengawasan serta pelaksanaannya,” ujar Hendra Gunawan.

Dirinya juga menyayangkan masih banyaknya anak-anak yang terlibat dalam pungli di Kabupaten PALI.

“Orangtuanya bisa kena itu, karena sudah menyalahi UU perlindungan anak, mengeksploitasi anak. Ini yang menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Sebelumnya, Bupati PALI, H Heri Amalindo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai pencerahan kepada para ASN di lingkungan Pemkab PALI untuk memberitahukan bagaimana dan seperti money laundry dan pungli itu.

“Kita berharap setelah mengikuti kegiatan ini, para ASN di PALI bisa membedakan dan mengetahui apa itu pencucian uang, bagaimana hukumannya. Setelah mereka tahu, kita berharap tindak pidana itu tidak dilakukan dan pemkab PALI bersih dari pencucian uang dan pungli,” katanya. (MAN)