Kadisdik Provinsi Sumsel Drs. Widodo, M.Pd.

PALEMBANG,HS – Niat baik dari pemerintah ka­bupaten/ kota seperti Palembang yang ingin membayar gaji guru berstatus honor daerah (honda) ditanggapi dingin oleh pihak provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Kadisdik Provinsi Sumsel Drs. Widodo, M.Pd mengaku senang jika ada niat baik dari kabupaten/kota yang ingin membayar uang haji guru honda meskipun sudah ada peralihan ke provinsi. Akan tetapi, Widodo mengingatkan kepada semua kabupaten/kota untuk tidak mengabaikan tugas utama dan kewajibannya.

“Kita sambut baik niat itu namun perlu disadari bahwa kabupaten/kota mempunyai kewajiban mengurus SD dan SMP. Jadi jangan sampai sibuk mengurus tugas orang lain namun lalai terhadap kewajiban sendiri,” katanya, Senin (13/2).
Widodo menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyediakan anggaran gaji honda sebesar Rp 15 miliar yang sudah siap dikeluarkan kapan saja. Akan tetapi, karena guru bersangkutan SK-nya dikeluarkan oleh kabupaten/kota maka sesuai aturan pihak provinsi tidak bisa mengeluarkan SK baru sebelum SK tersebut dicabut atau dikeluarkannya aturan baru sebagai solusi.

“Sebelum ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah maka gaji guru honda tidak bisa dibayarkan. Kita sarankan guru honda untuk mencabut SK dan meminta pihak sekolah mengeluarkan SK baru. Kalau SK sekolah maka gaji baru bisa dikeluarkan namun dari pihak sekolah,” terangnya.
Tak hanya itu, Widodo menghimbau kepada guru SMA/SMK jika ada yang tidak mau beralih ke provinsi maka dipersilahkan untuk mengajukan mutasi ke kabupaten/kota lagi. Pihaknya mempersilahkan dan berjanji tidak akan menghambat administrasinya.

“Saat ini secara administratif semua guru SMA/SMK di Sumsel sudah pindah ke provinsi. Jika ada yang ingin tetap di kabupaten/kota, silahkan ajukan mutasi,” tegas Widodo.
Sebelumnya, Kadisdik Kota Palembang, H. Ahmad Zulinto, S.Pd.MM mengaku tetap menganggarkan gaji guru honda SMA/SMK yang telah diangkat oleh Pemerintah Kota Palembang (pemkot) beberapa waktu yang lalu.

Pihaknya tidak mempermasalahkan jika guru tersebut sudah beralih ke provinsi dan mengajar di SMA/SMK yang menjadi kewenangan Disdik Sumssel.

“Saya sudah berkomunikasi dengan walikota Palembang terkait dana guru honda akan tetap kita yang gaji, jadi pihak provinsi tidak perlu memberikan gaji mereka lagi,” klaimnya.
Zulinto menilai, salah satu alasan mengapa pihaknya tetap ingin membayar gaji guru meski sudah pindah ke provinsi.

“Guru honda itu mengajar di sekolah di Kota Palembang, siswa yang belajar disana juga dari Kota Palembang. Jadi mereka masih dalam ruang lingkup kita dan kita ingin membantu mereka, walaupun ada peralihan namun pada dasarnya SMA/SMK tetap berada dalam ruang lingkup Kota Palembang. Sama halnya dengan siswa yang bersekolah disana yakni masih merupakan warga Kota Palembang,”pungkasnya(HSN)