PALEMBANG,HS – Rencana Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) 100 persen bakal tertunda, karna program tersebut terlalu berlebihan.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya yang sebelumya ditemui mengatakan kebijakan itu akan menjadi evaluasi pihaknya dengan menimbang kemampuan keuangan pemerintah provinsi.

Menurut mantan Bupati Ogan Ilir itu pihaknya telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat evaluasi dan. Hasilnya keuangan Pemprov Sumsel harus dibenahi mengingat adanya hutang Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kabupaten/kota.

“Baru beberapa hari saya menjabat sudah banyak yang menelpon menagih hutang DBH seperti Palembang, Prabumulih, OKI dan beberapa daerah lainnya,” katanya

Ia mengaku dengan banyaknya utang ini maka perlu evaluasi keuangan daerah Pemprov Sumsel. Menurutnya, salah satu upaya yaitu dengan menunda setiap program yang bukan prioritas seperti kenaikan TPP 100 persen.

Menurutnya, kenaikan ini tidak prioritas dan banyak hal lainnya yang menjadi prioritas seperti pembayaran listrik, dan lain sebagainya

“Kalau kita lebih baru ngasih orang. Tapi kita saja ada utang,” ujarnya.

Selain menunda kenaikan TPP, ia mengaku masih akan dikaji lagi apa saja yang bukan prioritas.

Meskipun begitu, ia mengaku untuk masa kepemimpinannya pertama ini akan memprioritaskan infrastruktur jalan di daerah-daerah. Namun, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Kami akan terus melakukan evaluasi seiring berjalannya pemerintahan saat ini,” tutupnya