demo-buruh-besar-besaran-warning-untuk-jokowi-4pvhjnnmyzPALEMBANG,HS – Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumsel dinilai kurang tepat. bagi sebagaian buruh, besaran Rp2,38 juta atau naik 8,25 persen masih dianggap kurang sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan kaum buruh itu sendiri.

Menurut Perwakilan Buruh di Dewan Pengupahan Provinsi Sumatra Selatan, Sudirman Hamidi menyampaikan. pihaknya hanya bisa pasrah setelah adanya campurtangan pemerintah pusat dalam penetapan UMP di setiap daerah. Apalagi putusan UMP yang disebut naik 8,25 persen itu dipukul rata untuk semua provinsi di Indonesia.

“Padahal indikator kondisi inflasi, KHL (kebutuhan hidup layak), PDRB (produk domestik regional bruto) setiap daerah berbeda. Harusnya penetapan UMP ini diserahkan pada tingkat provinsi masing-masing,” ujarnya senim (31/10).

Dia juga mengatakan, jika ditetapkan oleh pemerintah pusat artinya dewan pengupahan terutama dari sisi buruh tidak bisa lagi bergerak. Kenaikan 8,25 persen ini, kata dia, tidak sejalan dengan perhitungan dari berbagai indikator penentu besaran UMP.

“Kalau sudah ditetapkn seperti ini pastinya pihak pemerintah dan pengusaha akan ikuti ini, lalu apa yang bisa buruh lakukan Rapat pembahasan penentuan UMP seperti yang tiap tahun dilaksanakan pun tidak ada, karena UMP pasti akan mengikuti ,” tegasnya.

Meski tak mampu berbuat banyak, para buruh di Sumsel telah merekomendasi kepada serikat buruh di tingkat pusat agar mengkritisi adanya penetapan UMP tersebut. Hal itu sebagai ungkapan keberatan dari pihak buruh atas penetapan UMP oleh pemerintah pusat.

Dia juga menerangkan, meski tidak bisa melakukan upaya saat penetapan UMP, pihaknya akan berupaya mati-matian dalam penentuan UMS (upah mimimum sektor) di daerahnya. Sebab pembahasan UMS belum dilakukan dan dalam penetapan UMS ini hanya akan melibatkan pihak pengusaha dan buruh. Posisi pemerintah dalam hal ini hanyalah sebagai mediasi.

“Kita akan meminta dan mengusulkan agar UMS dapat menjai pemecah masalah ketidaksejahteraannya buruh. Kita tidak minta persentase yang terlampau tinggi namun setidaknya dapat menjamin kehidupan buruh kedepan,” terangnya

Dalam pembahasan UMS ada sembilan bidang yang akan ditetapkan besarannya. Diantaranya bidang jasa perhotelan, restoran dan perdagangan. Lalu ada bidang pertambangan dan enegri, bidang perkebunan, bidang pekerjaan umum, dan bidang lainnya.

“UMS tiap bidang ini akan berbeda-beda besarannya sesuai dengan pembahasan antara buruh dan pengusaha,” tuturnya

Sementara itu Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Akhmad Najib mengatakan, pembahasan UMP untuk Sumsel sudah matang yakni naik 8,25 persen dari UMP tahun sebelumnya.

“Sejauh ini berjalan lancar, kita tinggal menunggu Gubernur Sumsel untuk umumkan besaran UMP tahun depan, karena kita sudah kirim rekomendasi hasil kesepakatan dengan Dewan Pengupahan beberapa waktu lalu,Tutupnya.(MDN)