PALEMBANG,HS – Pengelolaan tata ruang di Sumsel semakin dipermudah dengan pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang (Sitarung). Melalui system tersebut, publik bisa melihat dan mengawasi rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) di daerahnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat mengatakan pengembangan suatu wilayah harus memiliki perencanaan yang matang. Program serta zonasinya harus disiapkan dengan matang.
“Mana daerah yang akan dibangun dan mana Kawasan konservasi itu harus jelas,” kata Ucok disela Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di Hotel Excelton, Selasa (27/11/2018).
Ia mengatakan dari 17 kabupaten/kota, ada 12 daerah yang saat ini mengajukan peninjauan kembali atas Perda RTRW yang dimilikinya. Perubahan itu, dilakukan untuk menyesuaikan perubahan Kawasan. Peninjauan kembali ini akan jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya agar lebih terarah.
“RTRW juga nantinya akan dijadikan dasar perizinan. Bahkan ada beberapa proyek pemerintah yang tertunda karena tidak sesuai dengan Perda RTRW. Seperti pembangunan Bendungan Tiga Diaji. Ini mengindikasikan kuatnya Perda RTRW dalam pengembangan suatu daerah,” pungkasnya
Menurutnya, pengembangan Sitarung bekerjasama dengan Kelola Sendang membantu pemerintah dalam mengawasi pembunganan.
“Masyarakat bisa melaporkan jika ada pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW,” tuturnya
Sementara itu,  Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUBMTR, Faustino Do Carmo, ST,  menjelaskan bahwa Rakor TKPRD tahun 2018 ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen untuk membangun tata ruang berkualitas, dengan mensosialisasikan kebijakan dan sistem penataan ruang daerah.
“Penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan saling melengkapi,” tutupnya