Foto (Ist)

PALEMBANG,HS – Anggota DPRD Sumsel mempertanyakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, mengelar pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur disalah satu hotel berbintang dikota Palembang selasa kemarin. Dituding sudah hamburkan duit negara.

Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan dari fraksi NasDem Elianuddin HB sangat menyayangngi kegiatan KPU Sumsel yang menggelar pengundian nomor urut di Hotel Mewah.

“Sudah ngawur KPU ini, banyak kegiatan yang tidak penting dilakukan. Seperti pengundian nomor urut paslon kemarin malah pake hotel berbintang untuk apa itu? Itu kan salah, padahal bisa pake kantor dewek,” tegas Elianuddin, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, anggaran KPU Sumsel anggaran terbesar se Indonesia. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan mata pilih yang lebih banyak, anggaran KPU Sumsel menjadi yang terbesar.

“Lihat saja daerah lain seperti Banten, penduduknya 10 juta dengan mata pilih sekitar 8 juta penduduk hanya menganggarkan sekitar Rp270 Miliar. Sementara, Sumsel dengan sekitar 5,4 juta mata pilih anggaran Pilgub mencapai Rp350 Miliar. Lihat dari perbandingan ini saja sudah sangat besar. Kami juga sudah sampaikan ke KPU Pusat, dan mereka juga heran dengan anggaran KPU Sumsel yang terkesan berlebihan. Harusnya BPKAD cek dulu apa saja peruntukkannya, jangan langsung tanda tangan,” ujarnya

Ia juga menambahkan, Komisi I juga tidak pernah terlibat dalam rapat penentuan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Sumsel.

“Yang jelas kami tidak terlibat dan tidak dilibatkan pada penentuan anggaran KPU Sumsel. Jadi kalau ada apa-apa kami tidak bertanggung jawab, silahkan saja untuk Kejaksaan dan Polisi jika ingin memeriksa laporan keuangan KPU Sumsel,” katanya

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel dari fraksi PPP, H Agus Sutikno yang  sangat menyayangkan tindakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel melakukan kegiatan yang bukan jadi prioritas utama sesuai tugas pokok dan fungsi KPU.

“Suksesnya pilkada itu kan memang tugas pokok dan fungsi KPU, tapi dengan menggelar acara di hotel mewah itu bukan prioritas. Karena saya lihat di beberapa daerah itu melakukan tahapan pemilihan kepala daerah hingga pengundian nomor urut pun digelar di kantor KPU sendiri,” tuturnya

Menurutnya, KPU harus lebih memikirkan kondisi keuangan Sumsel yang sedang memprihatinkan.

“Kita kan sekarang sedang susah keuangan, KPU malah buat acara yang tidak terlalu penting, seperti acara gerak jalan, gelar pengundian nomor urut di hotel,” lukasnya

Oleh karena itu, pihaknya segera membahas masalah tersebut di Komisi III usai agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Sumsel.

“Nanti akan kita bicarakan lagi setelah kunker ini,” singkatnya.

Menanggapi tudingan itu Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan semua acara yang dilakukan KPU Sumsel sudah melalui perencanaan dan pertimbangan.

“Beberapa acara seperti pendaftaran dan penetapan calonkada sudah kita lakukan di kantor. Untuk penggunaan fasilitas hotel pada pengundian nomor urut calonkada itu tentu disesuaikan dengan anggaran yang sudah kita buat di awal penentuan anggaran oleh sekretariat,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (14/2/2018).

Untuk anggaran penyelenggaran Pilgub Sumsel, kata Aspahani, mencapai Rp358 Miliar yang pada pengajuan sebelumnya mencapai Rp441 Miliar.

“Awalnya kita ajukan Rp441 Miliar namun dikoreksi menjadi Rp 358 Miliar. Tentu pengurangan itu sudah disetujui oleh DPRD baik Komisi 1 dan Komisi III,” jelasnya