PALEMBANG,HS – Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini menjadi perhatian masyarakat. Dimana, inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, membuat kantor Disdukcapil Kota Palembang ramai jadi pemberitaan hangat. Hal itupun mendapat perhatian Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan.
Karena, menurut Kepala Disdukcapil Provinsi Sumsel, Septiana, persoalan yang terjadi pada kantor Disdukcapil Kota Palembang tersebut, hanya persoalan administrasi yang perlu mendapat pembinaan.
Karena, sebelum adanya sidak yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang beberapa waktu lalu, pihaknya bersama dengan tim yang terdiri Ombudsman, Pol PP, Kesbangpol dan sejumlah instansi terkait lainya sudah terlebih dahulu melakukan pengecekan dan monitoring mengenai pendistribusian KTP-el tersebut.
“Sebenarnya ini hanya hal sederhana dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi sampai menyebutkan adanya pungli di dinas tersebut tanpa dapat dibuktikan,” terangnya.
Menurut istri dari mantan Walikota Lubuk Linggau Riduan Effendi ini, distribusi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Palembang sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), meski memang ada beberapa pembenahan terkait unit pelayanan yang dimiliki kantor yang terletak di jalam Demang Lebar Daun tersebut.
Karena, dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya, kesalahan yang terjadi pada proses pendistribusian, terletak pada cara open manajement dalam pemenuhan Adminduk (Administrasi Kependudukan) individu dan cara pendistribusian apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Jadi ini hanya persoalan manajement individu, dan saat ini Disdukcapil butuh suport dari pemerintah daerah, termasuk pihak Kecamatan terkait pendistribusian,” jelasnya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ana ini, apa yang dilakukan Wakil Walikota dengan melakukan pengawasan terkait pelayanan Disdukcapil sudah benar. Hanya saja, perlu ada kontrol serta pembinaan yang tepat terkait hal itu.
Karena, harua diketahui, persoalan keterlambatan pendistribusian itu ada beberapa hal, salah satunya adalah, persoalan SOP kepengurusan yang harus dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Seperti, kelengkapan berkas sampai dengan komunikasi yang berjalan.
“Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada ditemukan yang namanya penumpukan KTP-el tersebut, jika pun disebutkan ada penumpukan, hal tersebut lebih kepada keterlambatan pendistribusian. Mengingat ada sejumlahfaktor yang menyebabkan distribusi KTP-el sedikit terhambat. Karena, kami juga melakukan peninjauan dilakukan juga dilakukan disejumlah kabupaten/kota se Sumsel,” tuturnya.
Ana memastikan jika tidak ada penumpukan KTP-el yang disengaja oleh pihak Disdukcapil Kota Palembang, apalagi sampai disebutkan ada KTP-el yang diterbitkan tanpa ada Kartu Keluarga (KK), karena dngan sistem sekarang hal itu sangat tidak mungkin bisa.
“Persoalan ini hanya pada factor yang disebabkan belum tersampainya informasi dari pihak kecamatan, keterbatasan SDM, dan sebagainya. Sehingga keberadaan KTP-el tersebut memang belum diambil. Selain itu, tidak akam mungkin bisa KTP-el dapat dicetak tanpa KK, karena semua sistem terkomeksi ke data pusat, untuk KK dobel saja pencetakan tidak akan mungkin bisa,” ulasnya.
Sebagai kordinator Disdukcapil Provinsi Sumsel, Ana menambahkan ada juga permasalah teknis mengenai system dari pusat akibat tingginya permintaan masyaakat akan KTP-el ini.
“Tapi memang ada juga kesalahan open managemen dari Disukcapil setempat karena memang sudah terlalu ramai,” katanya
Untuk itu, Ana menegaskan jika pihaknya dapat memastikan jika penyaluran KTP-el telah sesuai, dan tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat pendistribusian tersebut.
“Jadi dengan kata lain, tolong dipisahkan antara kepentingan lembaga dan politik. Karena hal baik yang dilakukan Wakil Walikota ditakutkan hanya akan dimanfaatkam oknum yang memiliki kepemtimgan yang dapat mengganggu kondusifitas Kota Palembang. Kedepan kami berharap lebih dapat memberikan solusi untuk membantu menangani suatu permasalah dengan bijak, atau memberi jalan kelaur dengan cara yang lebih santun,” katanya.
Kemudian, sesuai dengan saran dari Dirjen Dukcapi Kemendagri, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar penyaluran KTP-el ini kembali lancer. Pertama dengan melibatkan kembali p[ihak kecamatan, dan opsi selanjutnya diantar langsung kepada alamat yang besangkutan.
“Tapi opsi kedua ini juga ada hambatan, apakah daerah tersebut mampu menanggung beban anggarannya,” terangnya.
Namun pada intinya, pihaknya tetap meminta kesemua Disdukcapil di Sumsel agar dapat mempercepat pelayanannya kepada masyarakat. Sebab, KTP-el ini akan sangat dibutuhkan mengingat hingga akhir Desember 2017 akan digunakan sebagai penentuan DP4 atau mata pilih untuk Pilkada yang berlangsung di Sumsel pada 2018 mendatang.
Pihaknya juga mmberikan koordinasi yang kordinatif kepada Disdukcapil yang memang dinilai lambat dalam mendistribusikan KTP el tersebut yakni menahan sementara blanko KTP-el yang telah ada hingga penyaluran tahap pertama telah diselesaikan.
“Seperti di Palembang sendiri misalnya dari 10 ribu blangko yang dikirim pada Maret lalu, masih menyisakan sekitar 2 ribuan lagi. Untuk itu, 10 ribu blangko selanjutnya kami tahan dahulu hingga daerah tersebut dapat menyelesaikan pendistribusiannya,” tandasnya (MDN)