img_20160927_100536

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan sumsel Siska Marleni

PALEMBANG,HS – Akibat Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah.

Adalah salah satu bentuk Penghinaan terhadap pemerintah Daerah, Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan sumsel Siska Marleni, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kegiatan Usulan DAK Fisik TA 2017 diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, Di Graha Bina Praja Selasa (27/9).

Dia juga Mengatakan, dari hasil pembahasan yang sering dilakukan pihaknya, penundaan DAU telah memberikan pengaruh cukup besar bagi Pemerintah Daerah.

“Kalau saya menyimak dari komisi 4 DPR RI penundaan DAU sebagai bentuk pelecehan kepada daerah, melanggar asas desentralisasi,” tegasnya.

Dia menambahkan. dalam asas desentralisasi tersebut. terkandung amanah dari beberapa Undang-Undang (UU), yang salah satunya UU 23 Tentang Pemda. Dalam UU tersebut, jelas memberikan amanah bagi Pemerintah Pusat untuk membayarkan DAU.

“Saya merasa perlu menyampaikan ini, mewakili daerah sumsel yang mengalami penundaaan DAU. Pembayaran jangan lambat, jangan kurang. Kalaupun harus ditunda sampai kapan, Jangan kurang besarannya, tolong ditransfer. DAU sebagai bentuk dalam tensi menjaga semangat otonomi daerah,” tutupnya.(MDN)