PALEMBANG,HS – Tingginya perputaran uang yang dihasilkan dari pengelolaan parkir Palembang Square (PS) dan Palembang Icon (Picon)  Mall hingga miliaran rupiah,  membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov Sumsel) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumsel tergiur untuk mengambil alih pengelolaan parkir yang dijalankan oleh sky Parking.
Niatan mencaplok pengelolaan parkir yang dikelola Sky Parking oleh BUMD Prodexim tidak terlepas untuk menambah Pendapatan Aset Daerah (PAD) Sumsel. Dimana kedua mall tersebut masuk ke dalam BOT Pemprov Sumsel.
Karo Ekonomi Setda Sumsel, Afrian Joni mengatakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan laba, BUMD Prodexim berminat untuk mengoperasikan perparkiran di kedua mall tersebut.
Meski akan dikelola oleh BUMD,  Aprian Joni mengaku sistem pengelolaan parkir akan menguntungkan antara kedua belah pihak dengan cara bagi hasil.
“Prodexim ini bergerak di bidang perparkiran, jadi BUMD minat untuk mengelolanya. Yang tentunya bakal bermuara untuk menambah PAD Sumsel. Ini kerjasama yang menguntungkan,” katanya,  Selasa (5/3/2019).
Meski BUMD Sumsel ngotot mau ambil alih pengelolaan parkir di PS Mall dan Palembang Icon, namun dari pertemuan antara kedua belah pihak masih deadlock atau belum mendapatkan titik terang.
Namun ia berharap pihak Sky Parking mau bekerjasama. Apalagi kedua mall itu merupakan aset pemprov Sumsel yang di BOTkan.
“Saya rasa pihak PS Mall dan Picon mau bekerjasama. Karena BUMD ini punya provinsi dan tentunya kerjasama ini saling menguntungkan,” jelasnya.
Sementara itu Dirut PD Prodexim,  Ahmad safrial mengatakan kedua mall tersebut merupakan aset 100 persen milik Pemprov Sumsel.  Seharusnya pihak Sky Parking memberikan kesempatan kepada BUMD untuk mengelola parkir dimana hasil yang didapatkan akan masuk ke PAD dan akan dilakukan sistem bagi hasil.
Ia mengaku, PD Prodexim merupakan BUMD yang berpengalaman mengelola parkir di Bandara SMB II Palembang. Dengan demikian ia meyakini dapat mengelolanya dengan baik.
“Tanggapan dari mereka tadi BUMD akan mengelola sepertinya kurang antusias. Harusnya mereka berikan kesempatan,  BUMD kan bisa berika PAD nya,” tegasnya.
Apabila persoalan ini masih belum menemui titik terang,  Syahrial mengatakan permasalahan ini akan diselesaikan oleh DPR sebagai wakil rakyat.  Untuk sanksi terberat jika masih bandel melarang BUMD masuk akan ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh DPR.
“Dulu itu parkir ini tidak dilirik karena penghasilannya kecil, sekarang puluhan miliar. Mereka harus buka sejarah BOTnya. Kalau masih bandel akan kita bawa ke DPR,” tutupnya