PGRI Dukung UN Dihapuskan

“Kami (PGRI Sumsel) sudah sejak lama menolak UN menjadi nilai ukur lulusnya siswa di sekolah,” tegas Ketua PGRI Sumsel, H.Ahmad Zulinto, S.Pd.MM, Rabu (9/11).

Menurut Zulinto, UN itu hanya menghabis-habiskan anggaran saja, yang lebih mengetahui dan berhak memberikan kelulusan itu adalah guru dari setiap sekolah. “Yang tahu proses pembelajaran anak didiknya di sekolah itu guru, bukan UN. Yang menjadi masalah itu adalah jika siswa itu jarang masuk sekolah tapi nilai UN-nya bagus dan dinyatakan lulus, kan tidak adil dengan siswa yang rajin sekolahnya namun ketika UN terkendala sakit atau hal lain yang menyebabkan ia tidak dapat berkonsentrasi menjawab soal sehingga nilainya kecil dan dinyatakan tidak lulus,” katanya lagi.

Selain menghambur-hamburkan dana saja, dengan adanya UN sebagai tolak ukur kelulusan pastinya akan menimbulkan kecurangan pihak tertentu. “Pasti akan ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk dapat lulus. Tentu saja jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak negatif pada moral generasi penerus, dan jelas ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Negara kita,” tambahnya.

Lebih jauh Zulinto menguraikan, meskipun UN juga dapat dikatakan sebagai pemetaan prestasi siswa, namun memang lebih baik ditiadakan. Menurutnya, pemetaan prestasi itu tidak hanya bisa melalui UN saja, tapi juga dengan mengadakan lomba kompetensi atau kecerdasan siswa yang dilaksanakan secara nasional dengan menyaring siswa yang berprestasi dari tiap sekolah di kabupaten dan kota. “Banyak hal lain yang dapat dijadikan landasan pemetaan prestasi siswa secara nasional. Tidak mesti melalui UN,’ tukasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala sekolah menengah atas (SMA) negeri 21 Palembang, Zulkarnain, pihaknya sangat setuju dan mendukung dengan penghapusan UN, “Penghapusan UN itu untuk memperbaiki citra guru yang selama ini dianggap berbuat curang dengan memberikan bocoran jawaban kepada siswanya agar siswanya tersebut lulus dan menjaga reputasi sekolah dengan 100 persen kelulusan,” ujarnya.

“Lebih baik kita mengembalikan konsep awal otonomi sekolah. Hal ini juga dapat menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap guru yang memberikan jawaban kepada siswanya agar lulus,”pungkasnya(Hsn).