Febuar Rahman saat mengikuti aksi bela islam II di jakarta,(4/11)

Febuar Rahman saat mengikuti aksi bela islam II di jakarta,(4/11)

PALEMBANG,HS – Aksi unjuk rasa damai 4 November 2016 kemarin untuk menuntut Pemerintah agar menindak tegas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama atau Ahok lantaran melakukan penistaan agama berakhir ricuh.

Pemerintah menilai ricuhnya aksi damai yang dilakukan ratusan ribu massa tersebut lantaran ditunggangi oleh sejumlah elit politik.

Politisi senior Sumatera selatan yang juga Ketua DPW Partai Perindo sumsel, Febuar Rahman.SH yang pada tanggal 4 kemarin juga ikut turun dalam aksi bela Islam di Jakarta saat dimintai tanggapan perihal fenomena tersebut mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan ada aktor intelektual dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Namun, menurutnya, sebagai negarawan seharusnya Presiden Joko Widodo saat mengeluarkan statmen bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung ditunggangi oknum politik haruslah disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan mengalihkan isu dari persoalan yang sebenarnya Pernyataan Presiden tersebut patut dipertanyakan kembali kepada yang bersangkutan, kata menunggangi disini tidak sebaiknya dilontarkan oleh seorang kepala negara tanpa adanya data yang valid dari intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.(5/11)

Febuar juga sangat menyayangkan, aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan ribu umat muslim yang berasal dari seluruh penjuru nusantara dan berlangsung damai tidak direspon dengan baik oleh Presiden. Sikap Jokowi tidak menemui pengunjuk rasa dan dilimpahkan kepada Wakil Presiden tersebut dinilai tidak berjiwa besar dalam menghadapi fluktuasi politik tanah air.

“Patut disayangkan sekali. Saya hadir disana menyaksikan sendiri ratusan ribu orang berkumpul untuk menyuarakan satu hal dan berlangsung dengan damai dan aman, namun apa yang dilakukan presiden kemarin bukan sikap seorang bapak bangsa.dengan tidak bersedia menemui langsung puluhan ulamah dan tokoh-tokoh bangsa yang saat itu hadir,” ujarnya.

Lebih lanjut febuar mengatakan seharusnya Presiden mendukung dan mendorong rakyatnya sebagai gebrakan untuk mewujudkan hukum tanpa tebang pilih, karena Indonesia merupakan negara hukum. Bukannya, menghindar dengan alasan-alasan yang tidak mendasar, bahkan kesannya tidak mau mendengar aspirasi rakyat.

“Rakyat menuntut penegakan hukum kepada Ahok tanpa pandang bulu. Siapa pun orangnya, meskipun seorang gubernur ataupun lainnya harus diproses secara cepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlepas itu salah atau benar nantinya biarlah aparat penegak hukum yang memprosesnya,” tukasnya. (SNI)