Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Kemaritiman, yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (4/5). Dalam rakornas tersebut ditegaskan kembali visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Visi itu juga ditegaskan sebelumnya oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pun diterjemahkan oleh kementerian melalui beragam program kemaritiman. Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen nasional itu menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara untuk mengimplementasikan Perpres 16/2017 itu, Kemko Bidang Kemaritiman menggelar rakornas pada 4 Mei 2017. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga akan memberikan laporan mengenai capaian program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan. Capaian tersebut antara lain pengurangan waktu bongkar muat (dwelling time) dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam, dan pencapaian program pariwisata melalui penetapan kawasan strategis prioritas nasional (KSPN).

Menko menyampaikan tentang capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain tol laut, pembangunan infrastruktur di luar Jawa, termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.

Sementara, Plt Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur. “Ada penurunan antara 20-25 persen di beberapa kecamatan yang dilalui oleh trayek tol laut,” ujarnya.

Selain melaporkan capaian program pemerintah di bidang kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan rakornas untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman. “Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia,” tutur Ridwan.

Ridwan berharap agar Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional.

Lebih detail, pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Sementara itu, ditemui seusai menghadiri undangan acara Rakornas bidang Kemaritiman, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengaku apa yang dillakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman merupakan langkah yang baik untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sesuai dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Semoga dengan adanya Rakornas bidang kemaritiman ini, Indonesia yang akan dijadikan poros maritim dunia segera terwujud,”ujarnya.

Rakornas dihadiri oleh sejumlah pejabat dan menteri di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi dan LSM.