PALEMBANG,HS – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PERKIm) Sumsel danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), mengklaim sudah mengentaskan sekitar 1.313 hektar kawasan kumuh di Provinsi Sumsel.

“Wilayah kumuh secara keseluruhan untuk Sumsel, dari tahun 2016 ada sekitar 1.887 hektare sampai sekarang dari 2016 sudah kita tangani 1.313 hektare, menyisakan sekitar 500 hektare lebih. Ke depan berharap target 2019, kawasan kumuh bisa teratasi,” ungkap, Tim Leader Operasi Consultant 4, Kemenpupr, Khoironi, usai Lokakarya Kota tanpa kumuh (Kotaku) Rabu (6/11/2019).

Ia mengatakan, program yang digagas kotaku, menyasar di 7 kabupaten yang menjadi prioritas saat ini seperti Palembang, Pagaralam, Prabumulih, Lubuk Linggau, OKI, OKU, dan Muara Enim.

Menurut dengan digagasnya kotaku tersebut berharap ke depan kebijakan strategis untuk mengentaskan wilayah kumuh dapat berjalan dengan baik.

“Kita harap dengan Lokakarya ini kabupaten/kota dapat memahami kebijakan ke depan, dan memahami kebijakan strategis pemerintah daerah di kawasan kumuh ini. Serta langkah kebijakan kongkret,” jelasnya

Sementara itu, Gubernur Sumsel melalui Kepala Dinas PUCK Sumsel, Basyaruddin Ahmad mengatakan, program kotaku dilakukan untuk mengatasi wilayah pemukiman kumuh, sekaligus sebagai cara pengentasan kemiskinan di Sumsel. Rencana Dinas PUPR pun akan membangun rumah berbasis komunitas di wilayah kumuh.

“Karana konsep urbanisasi saat ini, di mana banyak masyarakat desa yang mencari peruntungan di Kota, namun sayangnya minim bekal yang akhirnya membuat pekerjaan rumah baru bagi pemerintah. Dampaknya tentu pada tumbuhnya illegal housing yang menjamur. Rumah berbasis komunitas ini dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah,” tutupnya