PALEMBANG,HS – Provinsi Sumatera Selatan Saat ini masuk peringkat 4 secara nasional kasus OTT, Tim sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mengadakan kunjungan ke Palembang, Kamis (14/9/2017),

Kunjungan tersebut juga dalam rangka untuk mensosialisasikan kembali Peraturan Presiden (PP) No. 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada unit pemberantasan Pungli di wilayah Sumsel,

Ketua Kelompok Kerja Pencegahan Satgas Saber Pungli Dr. Asep Kurnia, mengatakan berdasarkan pengamat satgas saber pungli dan laporan pengaduan diketahui potensi rentang terjadinya pungli terjadi di berbagai bidang seperti terkait permasalahan pertanahan, pendidikan, dana desa serta beberapa potensi pungli lainnya,

“Selain sosialisasi, kita juga akan membahas terkait tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan pungli di wilayah Sumsel, semua ini ditujukan untuk mewujudkan Indonesia bersih Pungli, “katanya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam kegiatan Saber Pungli ada beberapa fungsi pencegahan diantaranya, meliputi fungsi intelejen, fungsi penindakan, fungsi yustisi,

“Untuk mengoperasikan tim Saber Pungli tentu memerlukan suatu mekanisme atau koordinasi baik antara Pemerintah daerah dan Kepolisian khususnya Polda maupun polres – polres yang ada di kabupaten kota di Sumsel,” lukasnya

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semua yang hadir dari instansi aparat kemanan termasuk aperatur sipil Negara di Sumsel, dapat menyamakan persepsi untuk saling mendukung sehingga pemberantasan Pungli di Sumsel lebih efektif,

Ia juga menginformasikan laporan yang diterima oleh Satgas Saber Pungli pusat sejak 28 Oktober 2016 hingga 12 September 2017 sebanyak 32.214 laporan se Indonesia, sementara sudah di OTT sebanyak 982 dengan tersangkanya 1989 orang. Sementara untuk di Sumsel, sambung Asep ada 57 OTT dengan 99 tersangka.

Berdasarkan rekapitulasi OTT dan tersangka Pungli per 12 September 2017, khusus wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan kedua dengan OTT 57 kasus dengan tersangka 99 orang dari 10 provinsi. Sementara, urutan pertama ditempati Provinsi Sumatera Utara dengan OTT 133 kasus dengan tersangka 212 orang. Untuk urutan nasional, Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan ke 4.

“Jadi OTT ini adalah upaya pencegahan terakhir, tidak bisa diingatkan lagi, ya sudah minta maaf kita akan lakukan OTT. Sudah banyak sekali laporan yang masuk,  kalau sudah dilaporkan itu lagi, itu lagi kita akan lakukan OTT,” ujar Asep.

Asep menjelaskan bahwa OTT dapat dilakukan langsung oleh Unit Pemberantas Pungutan Liar (UPP) di kabupaten/kota, provinsi maupun Satgas Pusat. Asep menyebutkan kalau memang berjalan secara efektif, ini akan menimbulkan efek jera kepada semua.

“Masyarakat juga diharapkan ada dukungan mau melaporkan dan sekarang masyarakat sudah berani menjadi saksi melaporkan karena sudah gerah melihat di lingkungannya sudah begitu banyak pungutan liar. Jadi Ini yang kita harapkan ada efek jera dari OTT,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H Nasrun Umar menyampaikan penegakan hukum terkait dengan pungli terus dilakukan juga terkait sosialisasi yang secara gencar dilakukan secara terus menerus hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

“Tapi pimpinan tidak bisa bekerja 24 jam bekerja untuk mengawasi itu dan harapan kami apa yang disampaikan oleh tim saber pungli akan menjadi suatu pengayaan bagi semua personil di provinsi ini dapat bekerja lebih baik lagi, karena yang selama ini sudah dilakukan. Tapi kami kan ada keterbatasan, dengan bentukan Perpres 2016 ini tentu akan lebih intensif lagi penanganannya,” tegasnya (MDN)

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli UPP Provinsi Sumatera Selatan, rincian Pungli yang berhasil terjaring seperti:

1. UPP Provinsi Sumatera Selatan 3 kasus dengan 6 tersangka.

2. UPP Kota Palembang, 4 kasus dengan 4 tersangka.

3. UPP Kabupaten Banyuasin, 3 kasus, 7 tersangka.

4. UPP Kabupaten Musi Banyuasin, 4 kasus, 6 tersangka.

5. UPP Kabupaten Ogan Ilir, 0 kasus, 0 tersangka.

6. UPP Kabupaten OKI, 3 kasus, 6 tersangka.

7. UPP Kabupaten OKU, 1 kasus, 1 tersangka.

8. UPP Kabupaten OKU Timur, 1 kasus, 1 tersangka.

9. UPP Kabupaten OKU Selatan, 2 kasus, 4 tersangka.

10. UPP Kota Prabumulih, 10 kasus, 34 tersangka.

11. UPP Kabupaten Muaraenim, 10 kasus, 17 tersangka.

12. UPP Kabupaten Lahat, 2 kasus, 4 tersangka.

13. UPP Kota Pagaralam, 0 kasus, 0 tersangka.

14. UPP Kabupaten Musi Rawas, 4 kasus, 5 tersangka.

15. UPP Kabupaten Lubuk Linggau, 1 kasus, 3 tersangka.

16. UPP Kabupaten Empat Lawang, 1 kasus, 1 tersangka.

17. UPP Kabupaten Muratara, 0 kasus, 0 tersangka.

18. UPP Kabupaten Pali, 0 kasus, 0 tersangka.