PALEMBANG,HS – Sidang gugatan pertanahan dengan nomor perkara 44/G/2017/PTUN-PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, yang dilayangkan pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Afrizal Futrasila melawan tergugat Eva Pebrianty, diputuskan untuk tidak berwenang dan tidak mengabulkan gugatan para penggugat.

Majelis hakim yang dipimpin Hastin Kurnia pada sidang putusan, bertempat di ruang utama PTUN Palembang, Kamis (28/12) resmi menolak untuk memutuskan perkara tersebut karena tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan dari mejelis hakim

“Memutuskan hasil rapat majelis hakim tidak mengabulkan gugatan dan menyatakan kepada penggugat untuk membayar biaya gugatan Rp 2.713.000, demikian kita bacakan putusan kepada para pihak yang tidak puas atau tidak sependapat dengan putusan ini untuk melakukan upaya hukum banding selama 14 hari setelah putusan dibacakan,” ucap Hastin.

Dalam gugatan yang dilayangkan pihak penggugat, dimana isi gugatan yaitu meminta menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut sertifikat hak milik nomor : 03582/Talang Jambe/2015 atas nama Eva Febrianty, surat ukur nomor : 01290/Talang Jambe /2015, luas tanah 10.730 meter persegi.

Kuasa hukum Eva Pebrianty, Daniel Romi Sihombing menegaskan bahwa kliennya telah memenangi sidang gugatan karena tidak terbukti dalam muka persidangan. Dengan jelas diakui, perihal gugatan pihak penggugat dimana mereka tidak mengetahui batasan wilayah tanah dan tidak tahu.

“Itu logikanya batas tanah saja tidak tahu, mereka klaim kepemilikan tanah tapi tidak tahu tanahnya dimana, nah Palembang ini luas, kenapa bisa tanah klien saya yang dipermasalahkan,” katanya.

Dengan hasil ini, ia pun mempersilakan kepada pihak yang kalah untuk melakukan upaya banding ke PTTUN ataupun mau menggunakan jalur perdata karena hal itu merupakan hak dari penggugat.

Bahkan, pihaknya juga sudah melaporkan perihak pemalsuan dokumen dan surat kepada penggugat ke Polda Sumsel dan Polresta Palembang.

“Mereka kita anggap telah melanggar pasal 226 ayat 2 KUHP tentang surat palsu, kerugian akan kita hitung setelah proses pidana dan ini sedang dalam proses untuk dimajukan ke meja hijau,” ungkapnya.

Untuk kasus pidana sendiri, di tingkat Polda akan memasuki gelaran tahapan gelar perkara untuk menentukan tersangka. Sedangkan di tingkat Polresta Palembang akan melakukan uji tes lab krim.

“Kalau tes lab krim itu dinyatakan surat palsu, sudah jelas mereka tida bisa melakukan upaya hukum karena legalitas mereka cacat hukum,” tegasnya.

Sementara kuasa hukum penggugat Saleh CS yaitu, Afrizal Futrasila mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum banding ke PT TUN di Medan. Untuk gugatan pihaknya melayangkan 75 sertifkat tanah.

“Tingkat pertama putusan eksepsi absolut, karena pengadilan tidak berwenang mengadilkan, ini akan dikonsultasikan kepada klien saya, dan upaya banding diberi waktu 14 hari, nanti kita akan layangkan lagi di gugatan Pengadilan negeri,” pungkasnya.