Foto: IST

PALEMBANG, HS – Sebagai upaya hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara Nomor: 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn, tertanggal 16 Mei 2018 yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan Gugatan PT. Sebangun Bumi Andalas (Termohon Kasasi/Semula Penggugat).

Pemerintah Kota Palembang, (Pemohon Kasasi Semula Terbanding/ Tergugat) dan PT Indo Citra Mulia (Pemohon Kasasi Terbanding II Intervensi/Semula Tergugat II Intervensi) mengajukan akta kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, (PTUN) Palembang tanggal 16 Juli 2018.

Sehingga proses ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 pasal 45A serta Surat Edaran,(SEMA) Mahkamah Agung,Nomor 11 tahun 2010 tentang penjelasan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Kuasa Hukum PT Sebangun Bumi Andalas,(SBA). Mulyadi SH MH, Rabu, (01/08). Mengungkapkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Pasal 45 A tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sangat tegas mengatur:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya;

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

a. putusan tentang praperadilan; 

b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; 

c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

“Penerimaan Kasasi ini juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2010, Maka patut saya menduga bahwa telah terjadi Pelanggaran dalam proses pengajuan Kasasi ini,” tegas Mulyadi.

Dijelaskannya, ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dengan tegas mengatur, sebagai berikut:

Dalam hal permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan menggunakan sebutan “Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri untuk Pengadilan Negeri dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara Tata Usaha Negara.

2. Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penerimaan memori kasasi yang diajukan oleh para pemohoan kasasi, pihaknya juga telah menyurati PTUN Palembang tertanggal 5 Juli 2018, yang intinya meminta PTUN Palembang melalui Ketua PTUN Palembang mengeluarkan Penetapan untuk Tidak Menerima Kasasi dan Tidak Mengirimkan Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran ini, maka kami juga akan melayangkan Surat Ke Mahkamah Agung, memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Atensi kepada PTUN Palembang untuk mengeluarkan penetapan tidak menerima upaya Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi, sebagaimana aturan yang telah di tetapkan dalam pasal 45 A   Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MAHKAMAH AGUNG.

“Kami meminta PTUN Palembang untuk bertindak adil supaya tidak terjadi pelanggaran lagi, dengan membuat penetapan tidak dapat diterima sesuai dengan aturan hukum yang telah jelas dan tegas mengatur,” Tambahnya.