PALEMBANG, HS – Retribusi parkir mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang. Bahkan, persoalan parkir dijadikan isu, sebagai rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diinisiasi DPRD.

“Persoalan parkir di Kota Palembang menjadi masalah yang cukup serius. Salah satunya terkait besaran tarif retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang,” kata inisiator Raperda Tentang Perparkiran, Muhammad Hidayat, Senin (21/5).

Ketua Fraksi Golkar itu menyampaikan, Undang-undang (UU) Pemerintah Daerah tentang penerimaan daerah dan juga UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Salah satu sumber-sumber PAD yang potensial adalah dari sektor jasa parkir. Melihat kondisi perparkiran di Kota Palembang saat ini, dirasanya perlu adanya Perda inisiatif untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut.

Karena, sejak era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2001 lalu, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan mengutamakan PAD dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini capaian target retribusi parkir tidak pernah tercapai. Padahal Palembang memiliki potensi parkir yang luar biasa,” ungkapnya.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber PAD, dirinya mengusulkan rancangan Perda inisiatif soal perparkiran.

Dimana, dalam UU Pemerintah Daerah tentang penerimaan daerah dan juga UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Salah satu sumber-sumber PAD yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi yang ada didaerah.

Adapun penyusunan rumusan rancangan Perda tentang perparkiran Kota Palembang adalah, pertama permasalahan hukum yang dihadapi pengelolaan parkir, kedua pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perparkiran di Kota Palembang sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Terakhir, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Perda tentang parkir.

“Jadi pengelolaan parkir menjadi hal penting, karena merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.