sosialisai-implementasi-program-kur-041016-fs

seminar implementasi program Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Hotel Batiqa, rabu (4/10).

PALEMBANG, HS –  Adanya wacana pengampunan pajak atau tax amnesty akan menyasar pelaku UMKM, diusulkan kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sumsel, Ahmad Rizali jangan diterapkan dahulu. Terutama bagi para pelaku usaha mikro.

Alasan permodalan yang masih kecil dibawah Rp 100 juta menjadi sebabnya, kecuali penerapannya bisa dilakukan kepada pelaku usaha menengah, dengan aset dikisaran Rp 1 miliar, dianggap bisa menjadi sasaran pengampunan pajak.

Selain itu, ia juga mengeluhkan data debitur penerima KUR di Sumatera Selatan, masih sulit didapat. Padahal, pendataan penerima KUR, diakui sangat dibutuhkan Dinas Koperasi dan UMKM, terkait ketepatan penerima program.

Hal ini diungkapkan oleh, Rizali saat membukaan implementasi program Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Hotel Batiqa, rabu (4/10).

“Sasaran tax amnesty berikutnya ialah pelaku UMKM, bukannya tak setuju,”jelas dia.

Dia menambahkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, berapalah modalnya, asetnya paling tinggi dikisaran Rp 50 – 100 juta, usahanya masih dibantu dengan pinjaman tanpa bunga, karena memang kecil skala usahanya.

“Nah disini ada kabid penjaminan KUR (Kementerian Perdagangan,), tolong disampaikan ke menteri tentang masukan ini. Karna ini penting dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro.”ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan data pelaku UMKM yang telah menerima dana KUR oleh perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR. Tujuannya, mengecek kebenaran penyaluran apakah langsung menyentuh usaha mikro kecil atau belum.

Menurutnya, masalah lainnya yakni transparansi realisasi, apakah benar, dana KUR yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Jangan-jangan, lanjut dia, hanya pelaku usaha skala menengah saja yang dapatnya.

Indikasinya, kata dia, karena bank ingin praktisnya saja, tidak mau kesulitan dalam pengembalian (angsuran pinjaman,).

“Kalau begitu bank bisa bikin plafon saja, jangan pelaku usaha menengah semua yang dapat (KUR,red), usaha mikro sering tak dapat.”pungkasnya.

Dia juga mengatakan. Masalah lainnya yakni keterbukaan informasi siapa saja debitur yang mendapatkan pinjaman KUR tersebut.

“Kalau minta datanya (penerima KUR) di perbankan, siapa yang dapat dana KUR, tak dikasih,”jelasnya.

Lanjutnya. Dengan alasan,kerahasiaan perusahaan, memang benar alasannya. Namun, lanjut dia, kita tidak bisa memaksa, tapi kita selaku pemerintah juga ingin tahu jumlahnya siapa saja penerima KUR.

“Kalaupun datanya dikasih, sifatnya total atau keseluruhan, jumlahnya sekian unit saja dikasih, buka data detail.tutupnya.(MDN)