Sampai Darah Penghabisan Kami Tetap Warga Palembang

6 tahun ago
263

PALEMBANG,HS – Warga Tegal Binangun yang tergabung 28 RT Kelurahan Plaju Darat, kembali memanas setelah melakukan aksi demo Rabu (15/11/2017) kemaren. Penyebabnya adalah omongan Bupati Banyuasin Supriono yang meminta untuk pindah, kemudian statmen Kasat Pol PP yang akan merazia KTP serta pernyataan Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam yang tidak memberikan sejengkal tanah sedikitpun.

“Omongan Bupati bukanlah sebagai seorang pejabat, sudah itu enak sekali Agus Salam memangnya ini tanah nenek moyang dia, kalaupun Satpol PP mau razia dipastikan juga tidak akan keluar lagi,” kata Ketua Forum Warga Drs Daryono saat menggelar rapat bersama warga, Kamis (16/11) malam di Ponpes Ar Rahman.

Ia juga mengatakan, Pihaknya mengaku tidak pernah tahu ada kesepakatan apapun atau keputusan sejak tahun 1955, warga hanya tahu mereka adalah warga Palembang. Kemudian warga di 28 RT 5RW diklaim Banyuasin tidak ada satupun memiliki identitas KTP Banyuasin.

“Warga tidak ada satupun yang mau ingin merubah kependudukan karena semuanya sudah menjadi warga Palembang,” jelasnya.

Ia menambahkan, akan mengambil langkah terus berdemo bahkan sampai ke Istana Negara serta melakukan PTUN.

“Menuntut kepada Gubernur dan DPRD Sumsel menyelesaikan di wilayah sengketa dan bila perlu melakukan jejak pendapat. Segera lakukan pengajuan perluasan kota Palembang,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan, warga bersengketa dengan Pemkab banyuasin, kenapa tidak dari dahulu dan baru sekarang pemerintah memaksakan kehendak dan tidak mendengar aspirasi warga. Hal itu yang akan dipertahankan warga.

Dalam rapat sekaligus memberikan pernyataan kepada awak media, tedengar teriakan seluruh warga ‘sampai titik darah akhir kami Palembang’. Warga juga enggan merubah identitas mereka.

Bahkan dengan arogan pemkab Banyuasin tidak mau mendengar aspirasi dan tetap keukeuh meresmikan kantor Kelurahan Jaksel.

Sementara itu, Pembina Forum Warga menambahkan, Bupati Banyuasi Seperti diktator.

“Ya, bupati Banyuasin seperti diktator, padahal warga diberikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi, nah Supriono ini ngurusi kekuasaan makanya kami bingung,” tegasnya (MDN).