PALEMBANG, HS – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2018, menjadi momentum para pekerja kasar untuk menyuarakan aspirasi. Aksi turun ke lapangan dilakukan semua Buruh di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Selatan (Sumsel).

Di kota Palembang, beberapa organisasi buruh yang melakukan aksi unjuk rasa ialah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Aksi berlangsung di beberapa lokasi, seperti di Monpera dan gedung DPRD Sumsel.

Dalam aksi kali ini, tuntutan organisasi buruh relatif sama. Mereka meminta peningkatan kesejahteraan dengan upah yang layak. Dimana upah buruh di kota Palembang saat ini dinilai belum memadai dan tidak sesuai standar minimum.

“Dengan kenaikan upah hanya 8,7 persen, belum setara terhadap lonjakan harga barang yang mencapai 15 persen. Upah layak buruh di Palembang minimal Rp3.000.000, namun kenyataan yang kami terima saat ini masih di bawah angka itu,” seru Koordinator Lapangan SBSI, Umar, saat berorasi di gedung DPRD Sumsel, Selasa (1/5).

Selain standar kelayakan upah, SBSI juga menyuarakan beberapa tuntutan. Antara lain agar pemerintah mencabut PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Bagi SBSI, PP ini justru menghambat kenaikan upah layak para buruh karena sistem pengupahan hanya menguntungkan pihak perusahaan dan menyengsarakan buruh.

Demikian juga Kepres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memberikan ketidakadilan bagi tenaga kerja lokal dan membuat angka pengangguran kian meningkat.

“Kami juga meminta agar Presiden mencopot Menaker Hanif Dhakiri. Kebijakannya sangat tidak memihak para buruh. Sistem kerja out sourcing dan kontrak kerja harus dihapuskan,” tegas Koordinator Aksi Ramliyanto.

Dalam aksi ini, SBSI juga meminta agar pihak kepolisian dapat menerima dan menindaklanjuti laporan union busting perusahaan ataupun oknum, yg dilakukan terhadap Serikat Buruh/pekerja.