PALEMBANG, HS – Terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013, Kejagung memanggil 19 pejabat OPD, Badan dan Komisi di Provinsi Sumatera selatan.

Menanggapi hal ini, Sekda Provinsi Sumsel, Joko Imam Santosa menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, ia mengatakan, bahwa sejauh ini proses hukum masih sedang berjalan.

“Kita menjunjung tinggi tentang proses pengadilan, dan Kita berharap proses hukumnya semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Joko Imam Santoso, di Gedung Bulog Sumsel.

Adapun ke’19 nama pejabat Sumsel tertera dalam surat Nomor : B-1156/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari penyidikan Direktur Penyidikan Kaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang ditandatangani langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Selaku Penyidik, Warih Sadono, Jaksa Utama Madya.

Surat ini meminta bantuan Sekda untuk menyampaikan Surat Panggilan kepada 19 nama terlampir sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor: Print-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 05 Mei 2017. Pemanggilan ke 19 orang pejabat tersebut memakan waktu empat hari, dimulai dari hari Senin tanggal 15 Mei s/d 18 Mei 2017 dengan rincian:

Pemeriksaan Senin tanggal 15 Mei 2017 terhadap, Richard Cahyadi yang saat ini selaku kepala Badan Kebangpol dan Linmas Prov Sumsel, Drs Syamsul Bahri MM, Kadis PU Pengauran, Drs H Akhmad Najib, Asisten Setda, Ir Yohanes H Toruan, Drs Tanda Subagio, Drs Agustinius Anthony dan Supri Anthony SE.

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 terjadwal pemeriksaan terhadap Irene Camelyn Sinaga yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Selatan sebelumnya menjabat Kabag Humas, Drs Widodo saat ini selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dr Fenty Aprina ketika itu selaku kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel, Drs Apriyadi Msi saat ini selaku Plt Sekda Kabupaten Musi Banyuasin dan sebelumnya merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Dra Anisatul Mardiah MAg waktu itu selaku Ketua KPU Prov Sumsel, Robby Kurniawan sekarang selaku Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pali ketika itu merupakan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pemeriksaan untuk Ridhuan. Panggilan juga ditujukan kepada Yusri Effendi SH MM, Mukti Sulaiman SH MHum, Ir Eddy Hermanto, Ir Syamsul Chatib, Drs H Eppy Mirza yang sebelumnya merupakan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Meski sebelumnya mereka telah memberikan keterangan dalam sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Kota Palembang selaku saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Dimana kesaksian mereka dalam mengadili terdakwa Ikuwanuddin mantan Kepala Kesbangpol dan Laonma PL Tobing yang merugikan negara sebesar Rp 2,388 miliar.

Namun pemeriksaan 19 orang para pejabat Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan tertutup.

“Silahkan tanya ke penyidik saja ya, makasih,” ujar Widodo, Kadis Pendidikan Sumsel, yang juga termasuk dalam daftar pejabat yang diperiksa, Rabu (17/05). (ATM)