Serapan Anggaran Disdag Sumsel Hanya 10.5 Persen
PALEMBANG,HS – Hingga awal Juli 2017, masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi penyerapan anggaran dibawah 20 persen. Megingat, tahun 2017 sudah melewati semester pertama.
Dinas perdagangan sumsel serapan anggaran yang paling rendah hanya 10,5 persen dari pagu di OPD Rp 1,878 miliar lebih,
sekretariat daerah provinsi sebesar 14,5 persen dari pagu anggaranan OPD Rp 1,011 miliar lebih, dinas PU pengairan terealisasi 18,6 persen dari pagu anggaraj Rp 27,3 miliar lebih.
Lalu, masih ada dinas PU BM dan Tata Ruang terealisasi 19,5 persen dari pagu anggaran Rp 21,8 miliar lebih serta dinas perpustakaan daerah teralisasi 19,7 persen dsri pagu anggaran OPD sebesar Rp 1,007 miliar.
Belum termasuk, anggaran dari pemerintah pusat di Sumsel, seperti anggaran kementerian perdagangan baru terealisasi 1 persen. Lalu, kementerian pariwisata hanya 3,2 persen, kementerian dalam negeri sebesar 10,7 persen.
Lalu, masih ada dibawah 20 persen, yakni kementerian koperasi dan pengusaha kecil dan menengah sebesar 14,9 persen, serta kementerian agraria tata ruang/BPN dan perpustakaan nasional RI masing-masing 19 persen.
Hal ini mengacu pada data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sumatera Selatan. Atas data tersbut pemprov Sumsel akan mengambil langkah dengan melakukan rapat dengan OPD.
“Yang pasti Dishub Sumsel, sebelumnya, realisasi anggarannya cukup bagus,”jelas Sekda Sumsel, H Nasrun Umar, Rabu (16/8/2017),
Untuk itu, akui dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para OPD.
Ini mengingat, tahun anggaran 2017 sudah berjalan setengah tahun atau satu semester. “Kita akan segera rapatkan, memanggil para kepala OPD untul mengetahui detail realisaasi penyerapan anggaram,”ulasnya
Realisasi penyerapan anggara OPD dinilai bagus, yakni kantot arsip daerah provinsi Sumsel sebesar 64,2 persen dari pagu anggaranRp 318 juta. Lalu, Bappeda provinsi sumsel sebesar 57 persen dari pagu anggaran Rp 1 miliar lebih.
Menyusul ditempat ketiga, dinas kelautan dan perikanan nprovinsi Sumsel sebesar 49,5 peraen dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar lebih. “Kita akan memastikan serapan anggaran sesuai dengan jadwal ditetapkan,”kata Nasrun.
Dibawah Rataan Nasional
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumsel untuk semester satu di Juni 2017 lalu ternyata masih dibawah rata-rata nasional.
“Di Sumsel baru mencapai Rp4,589 miliar atau sekitar 36,1 persen dari total Pagu Rp12,710 miliar. Capaian ini masih dibawah rata-rata nasional. Sebab rata-rata nasional itu 41 persen,” ungkap Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumsel Sudarso.
Menurut Sudarso, angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan realisasi APBN di Sumsel pada 2016 lalu. Beberapa faktor yang menyebabkan realisasi di Sumsel ini masih saja rendah karena keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada.
“Kalau penyebabnya itu klasik sama saja dengan sebelumnya, karena keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada, seperti pengadaan barang dan lain sebagainya,” jelas Sudarso.
Ia mengatakan, untuk realisasi belanja barang mencapai 35,1 persen atau lebih tinggi 1,1 persen dibanding TA 2016 pada periode yang sama. Terlebih, belanja pegawai merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi anggaran paling tinggi.
Untuk realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan Semester I/2017 sebesar 12,6 persen. Pada umumnya realisasi anggaran kabupaten/kota di Sumael diatas rata-rata realisasi wilayah provinsi (36,2 persen).
“Kabupaten dengan tingkat realisasi tertinggi adalah Musi Rawas (49,6 persen) dan Kabupaten OKU Timur (49,1 persen. Tetapi ada juga beberapa kabupaten/kota yang realisasinya dibawah rata-rata, misal PALI, Muratara dan lainnya,” urainya.
Sudarso juga menjelaskan, 2017 ini sesuai Permen No 50/pmk/07 Tahun 2017, penyaluran dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) fisik ditransfer langsung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Itu dilakukan karena Pemerintah berkomitmen menyalurkan DAK dan dana desa secara desentralisasi.
“Artinya agar lebih efektif dan efisien sekaligus sebagai penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” jelas Sudarso.
Masih dikatakan Sudarso, penyaluran DAK fisik dan dana desa di wilayah Sumsel saat ini mengalami kenaikan terutama pada penyaluran dana desa. Ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk memulai pembangunan berawal dari desa.
“Jadi sebelumnya penyaluran DAK fisik dan dana desa transfer dananya melalui Kementerian Keuangan dan secara terpusat, kini transfer dana disalurkan melalui KPPN. Meski begitu, kita bekerjasama dengan Pemprov untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa,” tegasnya (MDN)
Terkini
Berita TerbaruTrending
Berita Populer-
2