PALEMBANG,HS –  Selama kurun waktu tahun 2018 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan perizinan pada 265 pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Anggota ORI, Adrianus Meliala menyampaikan hasil penilaian yang dilakukan oleh ORI. Dari hasil penilaian didapat 5 daerah yang memperoleh penghargaan karena kepatuhan dan kompetensi tinggi dalam pelayanan publik.
“Hasil penilaian kami, satu provinsi dan 4 kabupaten/kota mendapat nilai tertinggi dalam pelayanan publik. Provinsi yang mendapat penghargaan adalah Provinsi Sulawesi Tengah, sementara 4 kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan adalah Kota Bogor, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,” jelasnya di Hotel Novotel Palembang, Senin (11/03).
Lanjutnya, nilai tertinggi yang diperoleh oleh Provinsi Sulteng adalah :
Nilai kepatuhan tinggi 95,74
Kompetensi tinggi 84,22
Untuk Kota Bogor memperoleh nilai :
Nilai kepatuhan tinggi : 86,49
Kompetensi tinggi.      : 89,67
Kabupaten Banyumas
Nilai kepatuhan tinggi : 99,23
Kompetensi tinggi.      : 87,01
Kabupaten Gunung Kidul
Nilai kepatuhan tinggi : 96,44
Kompetensi tinggi       : 84,35
Kabupaten Bantul
Nilai kepatuhan tinggi : 84,09
Kompetensi tinggi.      : 84,92
“Dari hasil penilaian kami secara keseluruhan belum optimal dalam hal kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, perizinan di daerah,” ungkapnya
Namun ia juga menyampaikan bahwa dari hasil penilaian terhadap komponen standar pelayanan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di tingkat provinsi sudah tergolong sangat baik, berbeda dengan kabupaten/kota yang masih terdapat ketidak pahaman standar layanan.
“Dari survei kami dapati bahwa masyarakat dalam pengurusan perizinan membutuhkan informasi kejelasan biaya dan alur proses. Laporan yang masuk kepada kami disebabkan kurangnya  pemahaman standar pelayanan publik,” terangnya.
Ditambahkannya, di setiap tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota ketidaktahuan terhadap maladministrasi lebih tinggi dari pengetahuan bentuk  maladministrasi.
“Kami fokus pada penilaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena menurut kami pelayanan publik harus komprehensif dan kaya akan data mutakhir serta adaptif terhadap kebijakan baru. Penilaian ini untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah daerah dan pemenuhan standar pelayanan publik perizinan dan akselerasi berbagai kebijakan perizinan usaha,” tutupnya.