PALEMBANG,HS – Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengaku sangat bersyukur pemerintah pusat telah menerbitkan 93 izin perhutanan sosial di Provinsi Sumsel seluas 98.947,18 hektare, dengan penerima manfaat secara langsung sebanyak 14.511 kepala keluarga (KK) yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, dengan telah dilegalkannya perhutanan sosial membuat masyarakat menjadi lebih tenang. Karena selama ini warga Sumsel di kawasan hutan statusnya masih abu-abu alias belum jelas.
“Ini berkah bagi kita dengan status legal hutan sosial. Dengan lahan hutan sosial seluas 103 ribu hektare, 14 ribu kepala keluarga bisa memanfaatkan lahan tersebut,” ujarnya dihadapan ratusan warga Sumsel Kelola Hutan Sosial di Asrama haji Palembang, Senin (1/4).
Dengan status lahan sosial yang sudah dilegalkan, Mawardi meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan cara mengelola hasil hutan secara baik dan benar.
Selain mendapatkan kepastian dalam mengelola hutan, masyarakat Sumsel di kawasan hutan juga dapat tersenyum lantaran nantinya akan diadakan pendampingan dalam pengelolaan hasil hutan, CSR dari perusahaan sekitar kawasan hutan dan dana pinjaman dari bank yang siap membantu ekonomi warga dalam mengelola hasil alam mereka.
“Mari kita manfaatkan kebijakan hutan sosial sebaik mungkin. Dengan ini kita harapkan dapat meningkatkan ekonomi warga Sumsel di kawasan perhutanan,” jelasnya
Sementara itu Ketua Pokja PPS Sumsel, Prof Rudjito Agus Suwignyo mengatakan, dengan telah diterbitkannya 93 izin perhutanan sosial di Sumsel, maka masyarakat dapat memanfaatkan lahan perhutanan sosial untuk melakukan produktif selama 35 tahun.
Maka dari itu, pihaknya menggelar Sarasehan dengan masyarakat perhutanan sosial dan juga bersama pihak-pihak yang akan membantu termasuk memberikan dana.
“Tujuan akhirnya masyarakat yang mendapatkan kegiatan itu bisa melakukan kegiatan yang produktif dan perekonomian mereka menjadi membaik,” tutupnya
