PALEMBANG,HS – Selama 1 tahun kepemimpinan gubernur Herman Deru dan wakil gubernur Mawardi Yahya, banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya menunaikan amanah yang telah dititipkan masyarakat untuk memimpin dalam membangun Sumatera Selatan guna mencapai Visi “Sumsel Maju untuk Semua”

Sampai dengan nanti tahun 2023.
Hasilnya sudah mulai terlihat secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Selatan, meski ada juga yang masih berproses dan kerja keras untuk menyelesaikannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar menyampaiakn, dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah menerima 40 Penghargaan Tingkat Nasional dengan rincian 11 penghargaan dibidang Ekonomi, 21 Penghargaan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 5 penghargaan dibidang Administrasi dan Umum, dan 3 penghargaan diraih oleh TP PKK dan Dekranasda Sumsel. Atau dalam sembilan hari mendapatkan 1 penghargaan.
Dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dijelaskan Sekda Nasrun, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir APBD Provinsi Sumsel mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 senilai 10,5 triliun rupiah atau meningkat senilai 1,3 triliun rupiah dari APBD tahun 2018.

“Dari sisi belanja modal, pada APBD tahun 2019 juga mencapai nilai tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir yaitu senilai Rp1,82 triliun yang sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, yaitu senilai Rp1,26 triliun. Total anggaran yang ditransfer ke kabupaten/kota tahun 2019 sejumlah Rp3,40 Triliun meningkat Rp1,66 Triliun dibanding tahun 2018. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota tahun 2019 disalurkan seluruhnya sesuai dengan hak kabupaten/kota yang telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Rp1,42 triliun,” katanya saat dipemprov Sumsel

Sedangkan Hutang masa lalu yang terdiri dari Hutang Dana Bagi Hasil PKB, Hutang Program Sekolah Gratis dan Hutang tunggakan Jamsoskes kepada kabupaten/kota senilai Rp1,29 triliun pada tahun 2019 telah dianggarkan lunas. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp687 milyar.

“Pembangunan Sumatera Selatan dilakukan secara utuh baik dari sisi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik,”ucapnya.

Beberapa capaian kinerja dan upaya yang telah dilakukan secara garis besar dikelompokkan dalam 16 sasaran, pertama Kemiskinan dan Pengangguran yang pada tahun 2019 jumlah kemiskinan mengalami penurunan 2.660 orang dari total penduduk miskin mencapai 1.076.740.000 pada tahun 2018.

“Alhamdulillah, Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan tahun 2019 turun menjadi 3,99% dibanding tahun 2018 berada di angka 4,23%. Kondisi tersebut jauh di bawah angka Nasional,”jelasnya.

Kedua Infrastruktur dan konektifitas Infrastruktur, perumahan dan kawasan pemukiman, sumber daya air dan konektifitas menjadi prioritas tahun 2019 dan dialokasikan anggaran 1,55 triliun rupiah (tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir). Kondisi mantap jalan provinsi tahun 2018 sebesar 67,39%. Tahun 2019 TW II menjadi sebesar 72,71% dan meningkat menjadi 75% pada akhir tahun 2019.

Penanganan efektif dilakukan untuk jalan kewenangan provinsi dan kabupaten kota meliputi Penanganan Jalan kewenangan provinsi tahun 2019 sepanjang 232,6 km atau 40 ruas jalan dari total 73 ruas jalan provinsi dan penyelesaian 11 jembatan, Penanganan jalan kewenangan kabupaten/kota termasuk normalisasi sungai, pengendalian banjir, dan pembangunan embung melalui bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota dapat menangani 120 ruas jalan, normalisasi 16 sungai, 3 pengendalian banjir, dan 1 pembangunan embung yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

“Seandainya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ini tidak membayar hutang masa lalu sebanyak 1,29 triliun rupiah maka dana tersebut dapat digunakan untuk percepatan peningkatan kondisi jalan sepanjang kurang lebih 217 km,” tuturnya

Jalan rusak dipengaruhi oleh kapasitas kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang pelarangan angkutan batubara melalui jalan umum. Dampak dari Peraturan Gubernur tersebut dapat meningkatkan kelancaran transportasi dengan waktu tempuh yang lebih singkat.
Lalu infrastruktur Perumahan Layak Huni Berbasis Komunitas dan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Tahun 2018 sebanyak 7.940 rumah. Tahun 2019 sebanyak 9.327 rumah Untuk menjamin terwujudnya Konektivitas era 4.0 dilakukan melalui program Internet Desa.

Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan-kegiatan pembangunan dari desa sampai provinsi dilakukan dalam upaya menggerakkan ekonomi desa menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan  Tahun 2018 : 6,04%  sementara ditahun tahun 2019 triwulan II mencapai 5,80%. Angka tersebut lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya sebesar 5,05. Inflasi tahun kalender (kumulatif sampai bulan Agustus 2019) adalah sebesar 1,67. 8 Capaian Gini Ratio Sumatera Selatan di tahun 2019 adalah sebesar 0,331 yang lebih rendah dari nasional di 0,382. Artinya Sumatera Selatan termasuk dalam golongan yang tidak terlalu tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh neraca nilai perdagangan ekspor dan impor serta peningkatan investasi. Hal tersebut terus kita pacu. Neraca nilai perdagangan menunjukkan peningkatan surplus, yaitu Tahun 2018: 2.011 juta US$ sedangkan Tahun 2019: 2.126 juta US$ Total investasi PMA dan PMDN tahun 2019 TW II sebesar 10,66 triliun rupiah. Tahun 2019 terjadi peningkatan izin usaha mikro bidang industri sebesar 131 IKM sehingga total tahun 2019 menjadi 12.961 IKM,” tutupnya