Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan memastikan tidak ada sertifikasi khatib.

PALEMBANG, HS – Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan memastikan tidak ada sertifikasi khatib. Itu disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama Mastuki, belum lama ini.

Putusan tersebut, guna menyangkal setiap informasi mengenai sertifikasi khatib yang viral di media sosial. Menurutnya, informasi sertifikasi khatib adalah berita bohong alias hoax. Serta, menyusul beredarnya informasi seputar hal teknis penyelenggaraan sertifikasi khatib.

“Saya pastikan info sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong atau hoax,” tegasnya.

Disampaikan Mastuki, Kemenag tidak akan melakukan sertifikasi khatib, dan juga tidak akan mengintervensi isi materi khutbah. Menurutnya, Kemenang sedang mempertimbangkan untuk melakukan standarisasi khatib Jumat, merespon saran dan masukan dari masyarakat.

Terkait standardisasi khatib Jumat, Mastuki berkata, memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat. Sehingga, materi khutbah disampaikan oleh ahlinya, sesuai syarat dan rukunnya. Tapi, dalam praktiknya standardisasi tidak akan dirumuskan Kemenag, karena hal itu menjadi domain ulama.

“Hanya ulamalah yang memiliki otoritas, kewenangan, memberikan standar, batasan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat,” ucapnya.

“Penentuan standardisasi seorang khatib, sepenuhnya kompetensi ulama, bukan domain Kemenag. Kemenag hanya sebagai fasilitator,” imbuhnya.

Ucap Mastuki, saat ini Kementerian Agama masih menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Akhir Januari lalu, Kemenag telah mengundang para tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, ormas Islam dan beberapa fakultas dakwah untuk duduk bersama menyerap aspirasi.

Melalui pesan berantai, kabar dengan tajuk ‘Info Sertifikasi Khatib’. Kabar ini memuat informasi terkait persyaratan, kegiatan sertifikasi, kewajiban Khatib bersertifikat, serta hak khatib bersertifikasi dari Kemenag. (DIP)