Foto (Ist)

PALEMBANG,HS – Tidak adanya koordinasi yang dilakukan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) terkait kenaikan jaringan gas, membuatnya kerepotan sendiri. Selain harus menurunkan tarif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tersebut, juga harus mengembalikan uang pelanggan yang telah dipungut.
Hal itu disampaikan Direktur Operasional SP2J Anthoni Rais, saat dibincangi sejumlah awak media usai rapat bersama dengan Wakil Walikota Palembang.
“Sesuai rekomendasi dari BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), kami harus mengembalikan harga gas ke harga semula, termasuk mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan pelanggan terhitung dari kenaikan per 1 Januari sampai per Maret 2019,” katanya
Ia juga menerangkan, pengembalian harga ini akan dilakukan mulai per 1 April 2019.
Dimana, ada 6.600 pelanggan yang akan diberikan kompensasi akibat kenaikan jargas yang dilakukan pihaknya. Padahal, kenaikan yang dilakukan pihaknya, sesuai dengan harga gas yang dibeli dari Pertamina sebesar Rp 4.700, sedangkan biaya gas untuk ke masyarakat masih diangka Rp 2.710 per kubiknya.
“BPH Migas minta kembalikan ya kami kembalikan, meskipun kami harus merugi, sebab gas yang disalurkan untuk masyarakat memang dibeli dengan harga tinggi ke Pertamina. Kami harus merugi sampai ada ketetapan harga baru dari BPH Migas,” akunya.
Ia menjelaskan, SP2J harus menurunkan kembali harga jaringan gas kelas I  yakni Rp 2710 per kubik dari sebelumnya Rp 4.750 per kubik dan kelas II Rp  Rp 4.750 per kubik  dari sebelumnya Rp 7.125 per kubik.
Padahal, saat ini harga gas di Palembang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal itulah yang mendasari pihaknya untuk menaikkan tarif gas ke masyarakat.
“Dengan harga murah tersebut seharusnya sejak dari dua tahun lalu sudah kami naikkan. Tapi mau bagaimana lagi, karena kita harus mengacu pada penetapan harga yang sudah ditentukan oleh BPH Migas,” tandasnya.
Sebelumnya, surat teguran tertulis dari, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tertanggal 15 Maret 2019, dengan Nomor 1821/07/Ka BPH/2019, sifat : segera, Hal : teguran penerapan harga jargas oleh PT SP2J.
Hal itupun dibenarkan oleh Direktur Utama (Dirut) Ahmad Nopan terkait surat teguran tertulis dari BPH Migas pada PT SP2J, akibat kenaikan tarif jargas yang nencapai 300 persen.
“Iya kami dapat teguran. Tapi perlu dicatat, PT SP2J menaikkan tarif sudah melakukan sosialisasi melalui surat himbauan, insyaallah per April akan segera dinormalkan kembali,” katanya belum lama.
Ia juga menuturkan, dasar menaikkan tarif jargas, karena berkaca dari daerah lain, seperti, Prabumulih, Ogan Ilir dan daerah lainnya yang sudah menaikkan tarif lebih dulu.
“Kita Palembang belum ditetapkan harga baru oleh BP Migas, sebagai pembanding kita lihat dari Prabumulih yang sudah mendapatkan ketetapan harga dari BP Migas, kami harap BP Migas juga segera mengeluarkan ketetapan harga baru untuk Palembang,” tutipnya