PALEMBANG,HS – Provinsi Sumatera Selatan saat ini salah satu provinsi yang tertinggi tingkat kemiskinanya. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat tingkat kemiskinan di Sumsel tercatat 13,19 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional di angka 10,64 persen.

Maka dari itu, Pemrov Sumsel memfokuskan permasalahan ini untuk dapat segera diselesaikan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Sudarso mengatakan, banyak indicator makro maupun indicator kesejahteraan yang bagus. Hanya saja ada beberapa poin yang masih menjadi pekerjaan rumah
(PR) Sumsel untuk dibenahi yaitu mengenai tingkat kemiskinan yang
beberapa tahun terakhir selalu berada di atas nasional.

“Nah, kemiskinan itu sebagian besarnya ada di pedesaan khususnya subsektor pertanian dan perkebunan, sementara dilain pihak anggaran pemerintah pusat (APBN) untuk sector tersebut tinggi berkisar Rp 1 triliun setiap tahun, disertai capaian kinerja dan keuanganya bagus. Tapi kenapa kesejahteraan petani turun terus dari tahun ke tahun? Artinya ada masalah  lain yang perlu disoroti,” ujarnya Rabu (7/2/2018).

Ia juga menjelaskan, kalau dilihat dari kebijakan penganggaran sekarang, aspek produksi seperti cetak sawah, pembenihan, dan irigasi semuanya bagus bahkan Sumsel mampu surplus beras hingga 2,3 juta ton di tahun lalu. Akan tetapi hal itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan petaninya.

“Dapat dikatakan ada masalah lain diluar aspek produksinya.
Bisa jadi pada ditribusi dan juga hilirisasinya,” katanya.

Lanjutnya, Ini menjadi tugas pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, ada pekerjaan rumah lain yang harus segera dibenahi.

“Tidak mungkin jadi kita produksinya bagus tapi ternyata kesejahteraan petaninya turun,” katanya, sembari mengatakan sementara dilain pihak
nilai tukar pengusaha pertanian meningkat. Artinya yang menikmati
keuntungan selama ini hanya pengusaha.

Ia juga menambahkan, Masalah kemiskinan ini baiknya harus dapat segera diselesaikan kalau tidak mau menjadi semacam bom waktu bagi Provinsi Sumsel. Kondisi diperparah dengan tingkat kelaman kemiskinan yang turu meningkat, sementara dilain pihak inflasinya yang paling tinggi berada di pedesaan.

“Sama dengan digerogoti inflasi. Udah penghasilanya tidak
layak, ditambah lagi biaya kebutuhan semakin tinggi,” pungkasny

Sementara itu, Gebernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan agar
dimaklumi, angka tingkat kemiskinan provinsi tersebut merupakan akumulasi dari kabupaten/kota oleh karena itu ada sudah disampaikan kepada kabupaten/kota hasil studi Pemerintah Provinsi bersama BPS dan instansi terkait agar dapat menyelesaikan pemasalahan kemiskinan ini sesuai dengan target.

“Penentuan target setiap daerah tidak sama, sesuai dengan hasil kajian,” katanya.

Jadi kalau hasil kajian ini
diterapkan, maka kemungkinan besar masalah kemiskinan ini akan dapt segera teratasi.

Menurutnya seperti di sector pertanian, meski sudah mampu
menyumbang suplus beras namun penghasilan petani juga belum membaik.

“Ada juga masalah lain seperti kebijakan yang tidak tepat  seperti
impor beras, kalau tidak tetap justru yang menikmati itu adalah
pengusaha bukan petani,” jelasnya