PALEMBANG,HS – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna LX (60) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Sumsel terhdap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2018. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD  Provinsi Sumsel Muhammad Yansuri, S.Ip di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (1/7).
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menanggapi pernyataan rendahnya harga karet yang herdampak kepada perekonomian petani dan masyarakat terpuruk. Menurut penjelasannya bahwa Komoditi Karet merupakan komoditi ekspor dimana harga ditingkat petani sangat dipengaruhi oleh harga di pasar internasional (Singapore Indeks Comodity) dan nilai tukar Amerika.
“Provinsi Pemerintah Sumsel telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga harga karet antara lain melakukan Penguatan Kelembagaan Petani, Pembentukan Pasar Lelang Karet dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama (UPPB) untuk Bahan Olah Karet (Bokar),” katanya
Hingga saat ini Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumsel sudah membina dan meregristrasi 182 UPPB di 12 kabupaten/kota. Dengan sistem ini, Pemprov Sumsel berharap petani dapat menjual hasil bahan olah karet secara berkelompok melalui kelompok tani atau sistem Penjualan bahan lelang olah karet berkelompok sehingga mendapatkan harga yang lebih baik dari pada pasar rakyat secara secara individu.
“Sementara itu komitmen agar Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumsel tetap dapat dilaksanakan, terima kasih atas dukungan Fraksi Demokrat terhadap pendidikan di Provinsi Sumsel. Upaya yang dilakukan saat ini adalah merevisi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum, agar program Sekolah Gratis dapat berjalan dengan baik,” tuturnya
Menanggapi permintaan agar Pemerintah
Provinsi Sumsel melakukan terobosan-terobosan nyata dan terarah terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di wilayah Provinsi Sumatra Selatan, Mawardi menyampaikan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya penurunan jumlah angka pengangguran terbuka dari 175.500 orang pada bulan Februari 2018 menjadi sebanyak 173.000 orang pada Februari 2019.
“Meskipun jumlah pengangguran terus menurun namun tetap diantisipasi peningkatan jumlah angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang tidak tertampung di pasar kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengangguran dan upaya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan program-program regular dan program terobosan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya