Ilustrasi.

Ilustrasi.

PALI, HS – Terkait telah disahkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentang perlindungan anak. Dimana peraturan ini menambah hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri menjadi undang-undang.

Menyikapi hal ini, warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyambut baik keputusan tersebut. Dede Afriandi, tokoh masyarakat Pendopo mengatakan dirinya mendukung terbitnya peraturan ini.

“Sebenarnya kalau dari dulu hukum kebiri itu sudah ada di negeri ini, mungkin kasus pemerkosaan tidak seramai sekarang ini, karena dampaknya bagi korban begitu besar. Kami atas nama warga PALI sangat mendukung adanya undang-undang tersebut,” ujar Dede Afriandi, tokoh masyarakat Pendopo, Senin (17/10).

Diakuinya, bahwa di Bumi Serepat Serasan kasus pelecehan bahkan pemerkosaan terhadap anak kerap terjadi, pelakunya rata-rata masih orang dekat korban. Namun hukuman yang diterima pelaku tidak sebanding apa yang telah dialami korbannya.

“Rata-rata pelaku hanya dihukum dibawah 15 tahun penjara, bahkan ada yang kurang dari itu. Namun dengan adanya undang-undang kebiri, semoga pelaku yang berniat melakukan pelecehan seksual mikir seribu kali karena takut dikenakan hukuman tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Darmadi Suhaimi, Wakil Ketua II DRPD Kabupaten PALI juga menyatakan dukungannya terhadap undang-undang kebiri yang baru disahkan beberapa hari lalu oleh DPR-RI.

“Memang kasus pelecehan terhadap anak harus mendapat hukuman seberat-beratnya, agar pelakunya jera. Kedepan kami akan mengawal langsung apabila ditemukan kasus tersebut di kabupaten PALI, agar undang-undang kebiri benar-benar diterapkan dan menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat,serta kasus serupa di sini bisa diminimalisir,” tandas politisi PAN itu. (MAN)