Puluhan warga Prambatan demo menuntut pembagian plasma PT GBS agar tepat sasaran.

Puluhan warga Prambatan demo menuntut pembagian plasma PT GBS agar tepat sasaran.

PALI, HS – Puluhan warga Desa Perambatan, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekitar pukul 11.30 WIB kembali berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI, Selasa (27/9).

Tuntutan puluhan warga tersebut terkait sengketa pembagian plasma PT Golden Blossom Sumatera (GBS) ke warga yang dinilai para pengunjuk rasa tidak tepat sasaran, karena berdasarkan SK 702 yang dikeluarkan oleh Pemkab PALI dianggap tidak pantas sebagai penerima plasma.

Sebelumnya, pada 8 September lalu warga telah melakukan demo, namun dinilai terlalu lama menunggu keputusan membuat puluhan warga yang dikoordinir oleh Wiwin Indra kembali melancarkan aksinya.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo.

“Kami minta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kembali krosscek SK penerima plasma tahap keempat. Karena itu tidak tepat sasaran. Kami menolak penerima yang belum menikah, kami juga menolak penerima yang mendapatkan lebih dari sekali, dan kami juga menolak penerima yang bukan warga desa Prambatan,” tegas Wiwin Indra, koordinator aksi.

Pihaknya juga meminta agar permasalahan ini cepat selesai.

“Permasalahan ini sudah tiga bulan, dan kami minta hari ini ada keputusan. Jangan sampai kami bolak balik kesini tapi tidak ada keputusan,” pintanya.

Ia juga mengancam akan menyegel kantor Dewan apabila permintaan mereka tidak dikabulkan.

“Untuk apa ada Dewan, apabila masalah ini tidak bisa selesai. Kami akan segel apabila permintaan kami terus mengambang,” tandasnya.

Mereka berorasi sekitar 10 menit di bawah pengawalan ketat dari 4 Polsek yang ada di Kabupaten PALI, Satpol PP dan Dishub PALI serta dari TNI.

Perwakilan pendemo diterima Wakil Ketua DPRD PALI, Devi Haryanto dan Darmadi Suhaimi serta Asisten I, A Gani dan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Muchklisin, untuk melakukan musyawarah. Namun massa hanya memberi waktu 30 menit untuk melakukan pertemuan.

Dalam pertemuan antara perwakilan aksi unjuk rasa sebanyak 3 orang dengan Wakil Ketua DPRD PALI, Asisten I dan Kadishutbun, terjadi perdebatan dimana pengunjuk rasa meminta hari itu juga dikeluarkan keputusan, sementara pemerintah melalui Asisten I dan Dishutbun PALI meminta waktu dalam merevisi SK.

“Kami siap bantu merevisi SK tersebut, tapi saya minta bantu kepada bapak-bapak untuk menunjukkan mana-mana yang tidak sesuai dengan SK tersebut,” kata Darmadi Suhaimi, Wakil Ketua DPRD PALI ketika menengahi perdebatan tersebut.

Ditambahkannya, bahwa segera dijadwalkan rapat untuk membahas revisi SK penerima lahan plasma PT GBS.

“Nanti kita jadwalkan rapat, mengundang pihak yang mengetahui permasalahan ini untuk membahas revisi SK. Namun merubah SK tidak bisa sepihak tapi harus dirembukkan secara bersama-sama. Dimana pihak yang terkait harus menunjukan SK tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jadi disitu ketahuan mana-mana yang namanya tidak sesuai,” jelasnya. (MAN)