????????????????????????????????????

Kadisdik Kota Palembang saat menggelar sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah tentang penggunaan dana BOS dan BSG

PALEMBANG­­-Adanya dugaan pungutan kepada siswa untuk memenuhi biaya operasional sekolah, maka Disdikpora  Kota Palembang meminta seluruh sekolah di Kota Palembang agar kembali menghitung anggaran kebutuhan sekolah.

Kepala Disdikpora Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, biaya operasional selama ini sudah dihimpun oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Sekolah Gratis, seperti honor guru tidak tetap dialokasikan 15% sedangkan pengadaan buku pelajaran 5% dari jumlah dana.

“Jika BOS dan Sekolah Gratis tidak mencukupi biaya operasional, saya minta kepala sekolah menghitung ulang anggaran. Intinya, jangan ada lagi pungutan di sekolah,” tegas Zulinto di hadapan seluruh kepala SMP/SMA/SMK di Aula Disdikpora Palembang, Senin (25/7)

Dia menilai, alokasi dana BOS dan Sekolah Gratis sudah cukup memenuhi biaya operasional sekolah. Mengingat biaya operasional yang dialokasikan BOS dan Sekolah Gratis sudah cukup besar, seperti BOS SMP Rp 87ribu/anak, SMA Rp116ribu/anak, SMK Rp125ribu.

“Kalau sekira tidak cukup, kita akan ajukan ke Walikota Palembang. Oleh karena itu, saya minta seluruh kepala sekolah kembali menghitung kebutuhan di sekolah,” jelasnya.

Khusus sekolah unggulan, sambung Zulinto, sekolah masih boleh meminta sumbangan sukarela kepada siswa. Hanya saja, besaran biaya harus sesuai dengan biaya kesepakatan dengan komite.

“Harus ada persetujuan dengan komite, namun SPP harus gratis jangan dibebankan kepada siswa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMA 21 Palembang Drs. Zulkarnain.MM mengaku setuju dengan larangan pungutan kepada siswa. Hanya saja, dia mengeluhkan sarana dan prasarana (sarpras) dan biaya honor guru yang kecil dikarenakan sekolah tersebut berada di perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

“Honor guru tidak tetap hanya Rp20ribu/jam, ruang guru menggunakan kelas dan jika ada siswa yang ingin mengikuti lomba di luar menggunakan dana mereka sendiri. Butuh penataan menyeluruh dengan penganggaran yang tidak sedikit. Kita berharap ada solusi dengan pemenuhan kebutuhan ini, agar sekolah dapat terpenuhi,” pungkasnya. (hasan basri)