Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya saat menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel

PALEMBANG,HS- Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya menyampaikan tanggapan dan atau  jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2019 dalam Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (13/7) pagi. Rapat itu sendiri dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Deci.

Wakil Gubernur Sumsel dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pihaknya berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pertanyaan, harapan, himbauan, kritik, saran dan dukungan serta apresiasi yang tinggi yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel melalui juru bicaranya masing-masing.

” Terimakasih juga atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel TA 2019″ ujar Mawardi.

Lebih jauh Mawardi menjelaskan jawaban terhadap pemandangan umum beberapa fraksi di DPRD. Di antaranta dari Fraksi Golkar terkait pencapaian realisasi APBD Provinsi Sumsel sebesar 91,31% Pemprov Sumsel akan lebih maksimal dalam mengestimasi pendapatan dan belanja di tahun berikutnya serta dalam pelaksanaan program pembangunan akan selalu mengacu pada program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sehingga pencapaian realisasi belanja lebih optimal.

Kemudian terkait kepala sekolah yang telah memasuki masa pensiun dan banyaknya pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah (SMA/SMK) telah melakukan koordinasi dengab BKD Provinsi Sumsel, untuk mengisi jabatan tersebut.

” Saat ini BKD Provinsi sedang melakukan pemetaan dan kajian terhadap kinerja Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karir,” jelasnya.

Sedangkan mengenai peran Pemprov Sumsel dalam menanggulangi dan mengurangi penyebaran virus Covid 19, Pemprov Sumsel kata Mawardi telah melakukan sejumlah langkah. Selain upaya promotif melalui sosialisasi kepada masyarakat, skrining di pintu masuk terhadap pendatang dari luar. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan Covid pemprov diakuinya sudah melakukan berbagai langkah lain.

” Dengan membentuk Tim Gugus Tugas melalui SK Gubernur. Penetapan status tanggap darurat, menyiapkan posko, menyiapkan RS rujukan, membuka rumah sehat Jakabaring, memberi bantuan PCR, meningkatkan jumlah fasilitas pemeriksa spesimen Covid 19 dan banyak lagi lainnya” jelasnya.

Kemudian terhadap pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan, Mawardi menjelaskan bahwa terkait banyaknya pimpinan OPD yang saat ini berstatus Plt atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Provinsi yang lowong, menurutnya saat ini Pemprov pada tahun 2020 telah menganggarkan kegiatan untuk melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggu Pratama Pemprov Sumsel dan akan dipaksanakan pengisian sebanyak 15 JPTP melalui seleksi terbuka ataupun mrlalui uji kompetensi.

Kemudian Mawardi juga menanggapi pemandangan umum fraksi Gerindra tentang apresiasi terhadap capaian realisasi PAD yang melebihi target pada tahun 2019 dan peningkatan nilai aset sebesar 12,90 persen dibandingkan 2018. Serta apresiasi atas penanganan kewajiban/utang Pemprov Sumsel yang dilakukan tepat sasaran.

“Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi tersebut,” jelasnya.

Kemudian Mawardi juga menanggapi saran dari Fraksi Demokrat untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor lainnnya. ” Kami sependapat dan hal tersebut telah menjadi perhatian kami untuk selalu berupaya maksimal menggali potrnsi penerimaan PAD baik dari sektor pajak daerah maupun non pajak daerah” jelasnya.

Selanjutnya menanggapi pemandangan umum fraksi PKS terhadap banyaknya keluhan masyarakat yang disinyalir mengalami kesulitan untuk biaya masuk dan biaya daftar ulang sekolah, Pemprov Sumsel katanya telah memberikan solusi dengan Program Sekolah Gratis dan Kuliah Gratis. Pada tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp20 miliar pada belanja tidak langsung untuk program tersebut.

” Dengan harapan dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dann menganggarkan bantuan perlengkapan sekolah dan dalam waktu dekat akan segera didistribusikan,” jelasnya.

Selanjutnya menanggapi pemandangan umum Fraksi Hanura-Perindo,, terkait pwningkatan nilai aset pada tahun 2019. Menurut Mawardi Pemprov akan melakukan pemberdayaan terhadap aset-aset tersebut sehingga dapat menunjang terjadinya peningkatan PAD Sumsel tahun berikutnya.