Alex Noerdin: Di Sumsel Sejak 2008 Berobat Gratis
PALEMBANG, HS – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita ke-5. Salah satunya meningkatkan kualitas hidup sehat manusia indonesia. Program ini diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin menyampaikan bahwa Provinsi Sumsel bergabung dengan BPJS Kesehatan secara bertahap. Di Sumsel sendiri sudah melaksanakan program berobat gratis sejak 2008.
“Di Sumsel ini sejak 2008 berobat gratis. Dengan BPJS Kesehatan karena amanat Undang-undang dalam melayani kesehatan masyarakat. Edaran resmi sudah kita sampaikan ke seluruh daerah di Sumsel. Jaminan Kesehatan Sosial di Sumsel sudah sampai 2019, bergabung secara bertahap,” ujar Alex Noerdin pada rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan tahun 2017 di Ballroom 2 Lantai 1 Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (25/1).
Selain itu juga, orang nomor satu di Sumsel menyampaikan, sejak tahun 2008 sudah melakukan program sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Bahkan pada tahun lalu Pemerintah Provinsi Sumsel melounching kuliah gratis. “Untuk kuliah gratis ini kita menetapkan 60 program studi dengan bekerjasama perguruan tinggi dalam dan luar negeri,”katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Kemanusian dan Kebudayaan RI, Puan Maharani mengatakan, peran penting dari BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu jaminan kesehatan. perlu diketahui bersama, kehadiran BPJS Kesehatan yang telah memulai aktivitas operasional sejak 3 tahun yang lalu, nyatanya telah memberikan dampak posiif bagi masyarakat yaitu terhadap status kesehatan masyarakat, proteksi finansial dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat.
“Saya harap kesinambungan program JKN-KIS harus dapat tetap terjaga dan untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankan Program JKN-KIS melalui penguatan regulasi. agar program ini dapat terus berlansung (sustainability) dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat,”lanjutnya.
Upaya-upaya terhadap peningkatan kendali mutu dan kendali biaya harus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi peserta dengan langkah-langkah antara lain, 1. Mendorong gerakan masyarakat hidup sehat melalui upaya-upaya promotif dan preventif, 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, penerapan sistem rujukan berjenjang menyebabkan kasus di RS tipe bergeser ke RS tipe lainnya.
Kasus yang bisa ditangani di RS B,C dan D tidak harus dilayani di RS tipe A, dan 4. Upaya peningkatan strategic purchasingBPJS Kesehatan dalam pengembangan sistem penjaminan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Puan berpesan, hendaknya nilai-nilai revolusi mental terus ditanamkan dalam implementasi program JKN-KIS. “Kita pahami prinsip dasar penyelenggaraan Program JKN-KIS ini adalah gotong royong. Oleh karena itu, elaborasi peran dari seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menjaga kualitas keberlangsungan Program JKN-KIS,” katanya.
“Saya juga menghimbau agar seluruh pihak dapat memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermatabat,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengukapkan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatran terus menghasilkan kinerja semakin positif dan diharapkan semakin baik untuk ke depannya.
Di tahun 2016, Fachmi menjelaskan, berbagai pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 target akhir tercapai diantaranya terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100 persen. Tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 88 persen dari target yang diberikan pemerintah yaitu 70 persen.
Lanjut dia, Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan tingat pertama yaitu, Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan dan lainya. Kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu, Rumah Sakit, Apotek, Lab dan lainnya yang tersebar di Indonesia.
Disamping itu, setelah berjalan 3 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun.
Untuk meningkatkan kinerja ke depan, di tahun 2017 sendiri terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan yaitu, Keberlangsungan Finansial, Kepuasan Peserta dan Menuju Cakupan Semesta.
Hadir pula dalam kesempatan ini, DPR RI Erwin Singaruju, Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan Seluruh Kepala Regional serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan. (Rilis Humas Pemprov Sumsel)
Terkini
Berita TerbaruTrending
Berita Populer-
2