Anggaran Covid-19 Capai 84,7 Miliar Tidak Mencukupi, Kadiskes Sumsel Ajukan Tambahan Anggaran
PALEMBANG,HS – Kasus positif Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) masih terus bertambah. Bahkan hingga hari ini total yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumsel sudah mencapai 1.188 orang.
Tentu untuk menangani banyaknya kasus positif Covid-19 di Sumsel membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Bahkan anggaran Covid-19 khusus kesehatan di Provinsi Sumsel yang mencapai Rp 84,7 Miliar dinyatakan tak cukup.
“Anggaran Covid-19 khusus untuk kesehatan sebesar Rp 84,7 Miliar. Namun anggaran ini tidak mencukupi dan hanya bisa sampai Juni,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy
Ia juga menjelaskan, bahwa anggaran Rp 84,7 Miliar ini realisasi nya ada dua yaitu secara fisik dan secara keuangan. Kalau realisasi fisik sudah lebih dari 90 persen tercapai. Namun realisasi keuangan memang masih rata-rata dalam proses administrasi pembayaran.
“Jadi seluruh anggaran ini sudah kita manfaatkan karena barang sudah dimanfaatkan dan didistribusikan. Anggaran nya digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 yang utamanya untuk tracing, untuk memperkuat laboratorium dan treatment,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau untuk tracing ini termasuk APD karena dalam hal tracing juga menggunakan APD. Sedangkan untuk penguatan laboratorium digunakan untuk membantu perawatan dan lain-lain termasuk yang diberikan ke BBLK untuk peningkatan kapasitas kemampuan pemeriksana tes agar lebih cepat.
Lalu juga mempersiapkan laboratorium di RS Siti Fatimah, termasuk pembangunan ruangan BLT yang dipersiapkan agar bisa melakukan pemeriksaan PCR dan juga mengadakan peralatannya.
“Untuk APD tentu menempati posisi yang cukup besar karena APD ini banyak juga yang digunakan untuk karantina. Lalu untuk treatment, provinsi menyiapkan tempat karantina yaitu di Rumah Sehat Wisama Atlet. Di sana ada ODP Center dan PDP Center untuk yang ringan serta pusat screening,” bebernya.
Menurut Lesty, tentu itu juga memerlukan biaya yang tidak kecil. Sebab meliputi kebutuhan sarana prasarana sampai melakukan penyekatan ruangan, akomodasi, konsumsi, biaya tenaga kesehatan, insentif dan lain-lain termasuk obat-obatan.
“Untuk itu anggaran yang ada tentu tidak cukup, karena peruntungan kita hanya untuk sampai Juni dan sekarang kita akan mengajukan anggaran kembali,” katanya.
Ia mengatakan, bahwa Rp 84,7 Miliar ini anggaran tahap pertama dan memang dalam mengadakan barang alkes dan lain-lain itu secara bertahap. Sebab tidak bisa juga memprediksi secara persis kondisi ini tanpa melihat data yang real.
“Namun untuk Kabupaten/Kota juga ada anggaran sendiri. Tapi pada prinsipnya untuk Kabupaten/Kota apabila ada kekurangan maka akan mengajukan ke provinsi dan tentunya kita akan membantu, termasuk juga obat-obatan,” tutupnya.(RN)
