Bersentuhan Langsung Dengan Masyarakat, Tama Usulkan TNI-Polri Dapatkan Insentif Saat PSBB Berlangsung
PALEMBANG,HS – Pemerintah Kota Palembang sedang matangkan persiapan pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pagi tadi (19/5/2020), sejumlah stakeholder diundang ke Kantor Walikota Palembang untuk sosialisai pelaksanaan PSBB.
Sebut saja Ketua DPRD Kota Palembang, Kapolrestabes Palembang, Dandim 0418 Kota Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Para Rektor Universitas di Palembang serta sejumlah organisai masyarakat seperti KNPI Palembang.
Ketua DPD KNPI Kota Palembang, H Handry Pratama Putra yang hadir langsung mendukung penuh pelaksanaan PSBB guna untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 alias covid-19.
“Dari data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus covid-19 yang signifikan dan cepat scrta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kota Palcmbang. Pasien positif sudah mencapai 310 orang,” kata Tama, sapaan akrab H Handry Pratama Putra.
Lebih lanjut Tama menambahkan jika PSBB mulai diberlakukan besok, (20 Mei 2020), maka dia mengusulkan beberapa hal pada pemerintah. Pertama TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam penerapan pelaksanaan PSBB di lapangan harus diberikan insentif yang tinggi.
“Karena kita tahu TNI dan Polri ini bakal menjadi garda terdepan. Mereka juga sangat rawan untuk tertular karena akan selalu berhadapan dengan masyarakat,” terang dia.
Tama juga meminta insentif ketua Rukun Tetangga (RT) pada bulan Mei ini juga dicarikan. Selain itu dia juga meminta agar Palembang memiliki alat polymerse chain reaction (PCR) sendiri. “Alat PCR ini mampu deteksi covid-19 dengan waktu maksimal dua jam,” terang pemuda 31 tahun ini.
Selain itu Tama juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan secara khusus alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang berjuang. Itu lumrah mengingat belum lama ini ada salah satu rumah sakit di Palembang yang tenaga medisnya terkonfirmasi virus menular tersebut dengan jumlah yang lebih kurang 28 orang.
“Saya minta walikota turun langsung. Jangan diwakilkan. Masyarakat perlu perhatian dari pemimpinya langsung,” tutupnya (Rill/RN)
