Emi Sumirta : Usut Penghambat Program “SERASI”
BANYUASIN,HS- Anggota DPRD Banyuasin Emi Sumirta murka terhadap oknum yg menodai citra baik Kabupaten Banyuasin. Hal ini ungkapkannya pada saat rapat komisi dengan Dinas Pertanian, Konsultan, dan UPKK mengenai Program Serasi, Senin (7/9/2020).
Menurut Emi dari 82 desa ada beberapa desa yg sampai saat ini belum selesai pekerjaan fisik pekerjaan infrastruktur Enipenunjang program Selamatkan Rawah Sejahterakan Petani (serasi). Dari Daftar inventaris masalah ( DIM) Diinas Pertanian sekitar ada 6 desa.
“Contohnya Desa Sebubus pekerjaan secara fisik belum selesai 10 gorong-gorong ,1 pintu air. Dan 4 pompa air .Desa Tanjung Baru 2 pintu air dan 20 pompa air. Desa Penugukan ternyata dikerjakan diluar wilayah serasi..” ungkap Emi.
Emi berharap seluruh media dan Ormas untuk mendukung program serasi ini dan menjaga nama baik Kabupaten Banyuasin. Artinya mari kita bersama fokus ke DIM yang disampaikan oleh dinas pertanian yaitu 6 desa tersebut. Utk desa yg lain karena ada 82 desa bkn berarti tdk ada masalah tapi mgkn bisa di minimalisir. Kami sangat berterima kasih jika media dan lsm bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.
Lebih lanjut Emi menjelaskan keterlabatan pekerjaan ini disinyalir bisa menurunkan peringkat nasional penghasil beras dan ini bisa merusak citra Kabupaten Banyuasin yang saat ini secara nasional peringkat 4 penghasil beras.
“Saya berharap Bupati Banyuasin melalui Dinas Pertanian atau instansi terkait untuk memberikan sanksi kepada para oknum-oknum yang menghambat pekerjaan tersebut,” tegas Emi
“Saya sangat kecewa dengan oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan dana pembangunan Infrastruktur untuk kesejateraan petani tersebut, jangan sampai ulah oknum ini merusak kinerja dan nama baik kabupaten Banyuasin.Dan sangat berharap kepada semua pihak baik itu media dan lsm utk ikut berpartisipasi dlm pengawasan pelaksanaan program ini. Sehingga nama baik banyuasin tetap terjaga,”lanjut Emi
Emi juga mengingatkan sampai masalah 6 desa ini tertutupi oleh masalah yang kadang terkesan mencari- cari kesalahan. Kami harap komunikasi dan kerja sama lintas sektoral bisa terjalin dengn baik.
“karena beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan tentang pengaduan salah satu Ormas yang melaporkan salah satu desa ke kejati. Tapi setelah kami investigasi dan RDP antara Dinas Pertanian, Konsultan, Kades dan UPKK. Ternyata desa tersebut sdh di audit BPK,” pungkasnya
