• Berita
  • Gelar Pressrelaese Kuasa Hukum WAG Akan Laporkan SD ke Komnas Ham & LPAI

Gelar Pressrelaese Kuasa Hukum WAG Akan Laporkan SD ke Komnas Ham & LPAI

2 bulan ago
603

PALEMBANG,HALUANSUMATERA.COM- Menyikapi pemberitaan yang akhir – akhir ini ramai dan viral di beberapa media social yang memberitakan tentang terjadinya hubungan gelap atau perselingkuhan kliennya WAG dengan DKM , Tim kuasa Hukum DKM menyampaikan klarifiaksi terhadap pemberitaan tersebut dengan menggelar pressrelease dengan para awak media.

TIM kuasa hukum WAG Adv. HAFIS D. PANKOULUS., SH., MH.,CIRP, Adv. ISMAIL, SH, & Adv. DEDI IRWANSYAH, SH menjelaskan bahwa hubungan asmara antara klien kami dengan DKM terjadi jauh sebelum pernikahan antara saudari SD dengan Saudara DKM, dimana pernikahan antara SD dengan DKM terjadi sekitar tanggal 21 November 2021, sedangkan hubungan asmara antara klien kami dengan DKM telah berakhir sekitar bulan Juli 2021,

” sehingga bagaimana mungkin hubungan yang telah berakhir jauh sebelum pernikahan antara SD dengan DKM dapat dianggap telah menyelingkuhi s SD dari pernihakannya yang sah dengan saudara DKM.,” ujar Hafis

Hafis sangat menyayangkan SD menyebarluaskan dan memviralkan berita yang menganggap seolah – olah tuduhan tersebut sudah pasti benar dengan mengenyampingkan mekanisme yang telah diatur oleh hukum, belum lagi perbuatan tersebut telah menarik keluarga besar klien kami yang tidak tahu apapun tentang permasalahan ini, termasuk juga anak klien kami yang masih di bawah umur dan belum mengerti apa – apa terhadap permasalahan ini.

“kami sangat menyesalkan perbuatan SD yang notabanenya merupakan penegak hukum yang seharusnya paham betul mekanisme hukum yang harus ditempuh, bukan malah melakukan tindakan – tindakan yang sangat potensial merugikan seluruh keluarga besar klien kami baik moril maupun materil, kami memahami psikologis dari SD tentunya sangat terpukul dengan timbulnya permasalahan ini , namun tidak dibenarkan juga secara hukum untuk melakukan tindak – tindakan di luar koridor hukum yang dapat diangap tindakan a moral dari seorang polwan aktif yang seolah – olah tidak mengerti mekanisme dan aturan yang ada,” lanjut Hafis

Hafis melanjutkan “andaipun perbuatan yang dituduhkan oleh SD kepada klien kami dianggap benar, maka seharusnyalah SD menempuh jalur hukum yang sah, sehingga tidak berkoar – koar ke sosial media yang belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada justru menambah rumit permsalahan , belum lagi dapat berpotensi menjadi fitnah dan berita bohong ( hoax ) serta mencemarkan nama baik keluarga besar klien kami yang tidak ada sangkut pautnya dalam permasalahan ini,” lanjut Hafis

“Apalagi memposting photo anak klien kami yang masih di bawah umur yang tidak mengetahui permasalahan yang ada, tentu hal ini akan sangat berdampak pada perkembangan mental si anak, bukan tidak mungkin si anak akan di bully oleh seluruh masyarakat indonesia pada umumnya dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak khususnya, belum lagi memposting photo tempat praktek bidan milik orang tau klien kami yang sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun terhadap permasalahan ini,” tegas hafis D Pankoulus

Menurutnya Hafis hal ini tentu sangat berdampak pada kinerja dan nama baik orang tau klien kami dan juga pasien – pasien yang akan berobat kepada klinik orang tua klien kami yang telah diviralkan oleh yang bersangkutan.

Terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/IV/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 25 April 2022, tentang Penipuan dan Perzinahan sebagaimana yang di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 dan 284 KUHP ( Overspel ) yang dilaporkan s SD ( pelapor ) terhadap kliennya. Ia Mengungkapkan jika dianalisa secara hukum dan dikaitkan dengan fakta yang ada, maka tuduhan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang ditujukan terhadap kliennya salah sasaran, karena kliennya sama sekali tidak kenal dengan SD ( pelapor ) & tidak ada hubungan hukum apapun dengan yang bersangkutan, sehingga besar kemungkinan tuduhan pasal penipuan yang diatu dalam pasal 378 KUHP tidak memenuhi unsur pidana.

Sedangkan tuduhan pasal 284 KUHP terhadap kliennya juga salah alamat karena berdasarkan keterangan dari kliennyai,.

“kliennya menjalin hubungan asmara dengan DKM ( suami SD ) pada saat berstatus bujangan ( belum menikah ) & hubungan tersebut sudah putus & berakhir pada bulan Juli 2021, setelah itu hanya sebatas hubungan pertemanan biasa & sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) antara bawahan dengan atasan di kantor Pemkab OKI,”jelas Hafis

Untuk diketahui pernikahan antara SD ( pelapor ) Þmemiliki hubungan apapun dengan saudara DKM, sedangkan unsur pasal 284 KUHP mengisyaratkan orang yang berhak melaporkan telah terjadinya perzinahan ( overspel ) adalah seorang suami yg istrinya melakukan perzinahan atau seorang istri yg melaporkan suaminya yg melakukan perzinahan, padahal hubungan baik antara klien dengan DKM semasa masih bujang & belum menikah dengan SD( pelapor ), serta sudah putus sekitar 5 ( lima ) bulan sebelum berlangsungnya pernikahan mereka.

Dari sini kami menilai bahwa perbuatan SD ( Pelapor ) yang telah menyebar luaskan dan atau memviralkan pemberitaan tentang perkara ini adalah bagian dari permainan opini public agar dapat mengintervensi berjalannya perkara ini dalam proses penyelidikan, sehingga dibuat seolah – olah klien kami adalah pihak yang paling salah di mata public dan mengharuskan bagi pihak penyelidik dan atau penyidik untuk segera memproses klien kami secara hukum. Akan tetapi secara objektif kami sangat mempercayai dan menghormati kinerja penyelidik dan atau penyidik yang akan melihat perkara ini secara professional dan adil demi terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar.

“karena berita di media sosial sudah melibatkan pihak – pihak yg tidak semestinya dilibatkan dalam masalah ini, sehingga Terhadap hal ini keluarga klien kami mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan SD ( pelapor ) karena pencemaran nama baik dengan UU ITE, serta akan melaporkan SD ke komnas Ham & LPAI,” pungkasnya