PALEMBANG,HS – Kemacetan dalam Kota Palembang menjadi isu penting yang diangkat dalam rapat terbatas (Ratas) antara Gubernur H. Herman Deru dengan Walikota Palembang H. Harnojoyo di Griya Agung Palembang.
Gubenur Sumsel H. Herman Deru meminta Pemkot mencari solusi yang tepat mengatasi kemacetan dalam Kota Palembang dengan tetap mempertimbangan azaz keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dikatakan Gubernur, salah satu yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam membantu Pemkot dalam mengatasi kemacetan di Kota Palembang dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer dilingkungan Pemprov. Sumsel untuk menggunakan kendaraan umum seperti Light Rail Transit (LRT) minimal satu bulan sekali. Kebijakan ini diharapkannya juga diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan institusi lainnya.
“Saya sudah keluarkan surat edaran agar pegawai di instansi vertikal baik Pangdam, Kapolda, Rumah Sakit, Kementerian, Wali Kota Palembang dan khususnya pegawai Pemprov Sumsel, untuk menggunakan transportasi umum. Apa saja. Apakah itu Trans Musi, LRT, angkot dan lainnya. Minimal sebulan sekali,” ujar Gubernur.
Herman Deru menambahkan, dengan telah diterbitkannya surat edaran tersebut, diharapkan jumlah pengguna kendaraan pribadi akan berkurang dan beralih menggunakan moda transportasi umum.
“Kita harapkan kebijakan ini dapat mengurangi kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Kemudian mengurangi polusi. Dan terakhir bisa menghemat pengeluaran,” tambahnya.
Lebih lanjut Gubernur juga meminta Pemkot Palembang untuk konsisten dalam menerapkan aturan larangan baru mobil angkutan yang bertonase tinggi melintas dalam kota.
“Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi perhatian segera lakukan perbaikan. Sehingga tidak menggangu lalulintas angkutan ekonomi masyarakat,” harap Gubernur.
Dalam ratas yang langsung dihadiri Walikota Palembang, H Harnojoya, Dirlantas Polda Sumsel,Kombes Pol Dwi Asmoro, Kaporesta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah, Pimpinan PT Pelindo, Asosiasi Angkutan Sumatera Selatan, OPD terkait Pemprop Sumsel dan OPD terkait di Kota Palembang tersebut, juga membahas isu penanganan limbah atau sampah kedua isu tersebut merupakan topik yang akan menjadi bahan yang akan dibawa Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI di Jakarta dalam waktu dekat.
Isu masalah limbah atau sampah dikarenakan Kota Palembang memiliki kontrubusi besar dalam penghasil sampah dalam jumlah volume yang besar jika dibanding 16 Kabupaten kota lainnya di Sumsel.
“Intinya kita mendukung apa yang menjadi rencana Kota Palembang dalam penanganan sampah. Ini juga nanti akan kita sampaikan pada pak Presiden. Dan kemungkinan pembicaraan juga akan membahas masalah infrastruktur jalan dan kemacetan,” tegas Herman Deru.
Sementara itu Wali Kota Palembang H. Harnojoyo menjelaskan, upaya Pemkot dalam menangani masalah kemacetan lalu lintas dan limab sampah telah dikakukan dengan maksimal. Terkait dengan kerusakan jalan, Harno berjanji akan mencari solusi dengan tetap mempertimbangkan azaz keadilan.
