IKN Beri Kontribusi Positif untuk Kalimantan Timur

Jakarta,Haluan Sumatra, Kaltim – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berimbas positif bagi Kalimantan Timur. Tidak hanya terbangunnya infrastruktur, nilai investasi yang tertanam di provinsi itu pun melejit.

Berdasarkan catatan Pemprov Kaltim, realisasi investasi pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian investasi pada periode tersebut mencapai 23,91 persen.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim, Riawati mengatakan, pihaknya menetapkan target capaian investasi sebesar Rp 64,5 triliun di tahun 2023.

Pada triwulan pertama tahun ini, investasi yang terealisasi mencapai Rp 15,42 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp 11,36 triliun, dengan melibatkan 3.573 proyek yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) pada triwulan pertama tahun 2023 mencapai U$ 274,45 juta atau senilai Rp 4,06 triliun dengan 448 proyek PMA yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

“Target investasi tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai rincian, sektor usaha subsektor pertambangan tetap mendominasi dalam investasi baik untuk PMDN dengan kontribusi 42,21 persen maupun PMA dengan kontribusi 21,5 persen. Tahun ini, target investasi kita naik sekitar Rp 10 triliun, yakni dari Rp 54 triliun sebelumnya menjadi Rp 64,5 triliun,” kata dia.

Hal ini memang masih bergantung dengan sektor pertambangan, namun Pemprov Kaltim akan terus berusaha keras. Keberadaan IKN telah membuka banyak peluang investasi baru sebagai efek dari penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN.

Daerah-daerah yang akan berperan sebagai penyangga dan lokasi utama IKN diperkirakan akan menerima dampak positif bagi investasi di Kaltim. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berusaha untuk mengarahkan lebih banyak upaya pada hilirisasi produk.

Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Pusat saat ini sedang mengevaluasi potensi-potensi yang cocok untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (Unrenewable Resources).

Untuk mendorong pengembangan investasi, Pemprov Kaltim bersama dengan stakeholder terkait, termasuk Kamar Dagang Industri (Kadin) Kaltim, berkomitmen untuk aktif dalam perencanaan awal hingga mempromosikan peluang-peluang investasi yang ada. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa semua peluang investasi di Kaltim di berbagai sektor adalah prioritas.

Saat ini, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, investasi menjadi prioritas utama. Kami berharap semua daerah akan memiliki peta peluang investasi yang dapat kami tawarkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN ini memiliki tujuan utama untuk mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah negara dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pembangunan IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. “Fokus utama dari pembangunan IKN adalah mencapai pemerataan ekonomi dan penduduk di seluruh Indonesia,” kata Jokowi.

Ia menekankan pentingnya menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sebagai strategi untuk merangsang perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun menyadari bahwa pencapaian tujuan tersebut bukanlah proses singkat, Presiden menekankan bahwa visi ini merupakan langkah jangka panjang.

Dan hasilnya diharapkan terlihat secara nyata dalam rentang waktu yang lebih luas, melibatkan upaya dan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait. Presiden menjelaskan 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa.

Ia berharap pembangunan IKN ini menggeser pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru bukan hanya terfokus di Pulau Jawa, melainkan juga tersebar di luar wilayah tersebut. Jokowi berharap masyarakat percaya bahwa tujuan utama IKN adalah menciptakan dampak yang lebih merata dan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“17 ribu pulau yang dimiliki oleh Indonesia, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) terpusat di Pulau Jawa,” kata dia.

Karena itu, ketidakseimbangan ekonomi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa merata di seluruh nusantara. Disisi lain, anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan tahap pertama pembangunan IKN tersebut telah berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat.

“Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat sangat positif. Semenjak adanya pembangunan IKN pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai terlihat, dari semula rumah kayu sekarang sudah banyak adanya renovasi-renovasi rumah penduduk dan geliat ekonomi masyarakat sangat terlihat,” kata dia.

Pembangunan IKN memberikan dampak positif bagi kegiatan perekonomian di kawasan. “Masyarakat yang tadinya susah lapangan pekerjaan kini sudah banyak yang mempunyai penghasilan sebagai pekerja di IKN termasuk jasa-jasa penyewaan kendaraan. Kehadiran pembangunan IKN sangat berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya. (Romadon)