PALEMBANG,HS-Dinas Pendidikan Kota Palembang bantah Tudingan monopoli pembelian buku tingkat SD dan SMP khususnya di Kota Palembang yang diberitakan beberapa hari lalu.

Marulam Simbolon,S.H.selaku penasehat Hukum Kadisdik Kota Palembang menegaskan, Kepala Dinas (Kadiadik) Kota Palembang tidak ada sama sekali mengarah pembelian buku ke pihak sekolah.

Tetapi lanjutnya, Kadisdik hanya memberikan penjelasan selaku atasan dari kepala sekolah yang bertanggungjawab tentang dunia pendidikan khususnya di Kota Palembang.

“Karena maju mundurnya pendidikan dan mekanisme proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah juga menjadi tanggung jawang Kadisdik Kota Palembang,”ujarnya

Lebih lanjut, Marulan Simbolon menanyakan langsung kepada Kadisdik Kota Palembang,terkait adanya issu tentang pengkondisian pembelian buku dari dana BOS Tahun 2020 oleh pihak Diknas terhadap penerbit tertentu

“Ahmad Zulinto selaku Kadisdik dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar Disdik mengarahkan kepala sekolah membeli buku penerbit tertentu, yang benar adalah Diknas sesuai tugas dan fungsinya memberikan penjelasan kepada kepala sekolah agar membeli buku untuk kebutuhan peserta didik sesuai ketentuan Juknis dana BOS Tahun 2020, Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian,” jelasnya

Marulam Simbolon menegaskan regulasi tentang perbukuan telah diatur secara tegas dalam UU.No.3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Kemudian turunannya diatur dalam Permendiknas No.8 Tahun 2020 tentang,petunjuk secara teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dan lebih rinci diatur dalam lampiran Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 Tahun 2020 pada point J. Angka 2 menyebutkan bahwa,buku yang dibeli oleh pihak sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian.Bahwa oleh karena itulah,Diknas memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan dengan memberikan penjelasan kepada kepala sekolah untuk membeli Buku Sesuai aturan, Buku yang sudah ada Harga Eceran Tertinggi (HET) cara memperolehnya melalui Program Online Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah),agar tecapai tujuan dan harapan satu buku satu siswa.

“Jadi Kepala Dinas taat azas taat hukum, demi kemajuan pendidikan di Kota Palembang. Langkah yang dilakukan oleh kepala dinas sangat membantu orang tua siswa karena tidak dibebani biaya untuk membeli buku,”pungkasnya (HSN)ini