PALEMBANG, HALUANSUMATERA.COM – Kodam II/Sriwijaya, kembali menertibkan puluhan Rumah Dinas (Rumdin) yang berada di Komplek Orion Kelurahan Sekip Jaya Palembang, Komplek Naskah KM. 7 Kelurahan Sukarami Palembang dan Komplek Pintu Besi Kelurahan Plaju Palembang, Kamis (18/11/2021).

Sebelum dilakukan penertiban tersebut, Kodam II/Sriwijaya sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada warga yang menempati Rumdin di tiga lokasi tersebut.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Swj, Kolonel Caj Drs. Jono Marjono mengatakan, bahwa, penertiban ini dilakukan berdasarkan fakta hukum tentang kepemilikan tanah dan bangunan Rumdin yang menyatakan rumah dinas di lokasi tersebut merupakan milik sah TNI AD c.q Kodam II/Sriwijaya, yang mana tanah dan rumah dinas Komplek Orion yang beralamat di jalan Orion Kelurahan Sekip Jaya Palembang milik sah Kodam II/Sriwijaya.

“Hal ini, sesuai dengan sertifikat dari Badan Pertanahan RI Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor 04.01.09.03.4.00008 tanggal 14 Januari 2013,” terang Kapendam.

Lanjut Kapendam, selanjutnya, untuk Rumdin Komplek Naskah yang beralamat di jalan Naskah Sukarami Palembang, sudah terdaftar di buku I Pusdalminlog TNI AD Tahun 1961 Noreg 30418046. Sedangkan, Rumdin Komplek Pintu Besi Plaju terdaftar di buku I Pusdalminlog TNI AD sebagai tanah milik dengan nomor Registrasi 30418036.

“Rumdin tersebut, kita tertibkan karena memang peruntukannya sudah tidak sesuai lagi, yang mana ketentuan penempatan Rumdin, diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI,” jelas Kapendam.

Kapendam menjelaskan, sesuai aturan, seharusnya rumah tersebut dihuni oleh Prajurit maupun PNS TNI AD aktif dengan persetujuan Pangdam II/Sriwijaya melalui surat perintah dan surat izin penghunian (SIP).

“Sedangkan, rumah-rumah tersebut saat ini dihuni oleh anak, cucu. Sehingga, memang sudah tidak sesuai peruntukannya. Maka itu kita tertibkan,” jelas Kapendam.

Kapendam menambahkan, seperti yang terdahulu, kegiatan penertiban ini tetap mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan namun tetap tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

“Dimulai dengan pemberian Surat Peringatan pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga dan Alhamdulilah dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan aman,” kata Kapendam.

“Selain TNI, penertiban ini juga melibatkan unsur-unsur hukum diantaranya Polisi Militer, Polri, Satpol PP, Damkar, PLN dan PDAM,” pungkas Kapendam. (*)