PALEMBANG, HS – Sidang lanjutan sidang kasus suap 16 paket proyek dana aspirasi DPRD Muara Enim 2019 dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Aires HB dan Kadis PUPR Ramlam Suryadi di PN Tipikor Palembang, Selasa (1/12) mengungkap adanya fee uang ketuk palu.

Hal tersebut terungkap saat JPU KPK menghadirkan enam saksi anggota DPRD Muara yang menjabat pada tahun 2019.

Adapun keenam saksi tersebut, yakni
Eksa Hariawan, Fitrianzah, Irul, Ishak Joharsah, Mardiansah dan Marsito.

Saksi Eksa Hariawan dalam persidangan mengakui adanya janji dari terdakwa Ramlan Suryadi untuk memberikan fee uang ketuk palu dalam perkara ini.

“Pak Ramlan bilang kepada saya katanya nanti ada uang ketuk palu buat anggota DPRD Muara Enim. Tapi saat saya menagih janji tersebut, Pak Ramlan tidak ada respon bahkan pesan whsahap saya tidak dibalasnya,” katanya.

Masih dikatakannya, dari itulah dirinya mengaku tidak menerima uang ketuk palu yang dijanjikan oleh Ramlan Suryadi tersebut.

“Tidak ada saya menerima uang ketuk palu itu, baik uang dari Pak Ramlan Suryadi maupun dari orang lainnya,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan oleh
saksi Fitrianzah, sebagai anggota DPRD Muara Enim dirinya juga tidak menerima uang fee ketuk palu terkait suap 16 paket proyek dana aspirasi DPRD Muara Enim 2019 yang ada di DPRD Muara Enim.

“Tidak ada saya menerima uang apapun dan dari siapapun. Memang saat itu saya pernah mengirimkan pesan whsahap kepada Ramlan Suryadi menyampaikan kalau saya minta ‘obat memehing,. Tapi itu bukan kode meminta uang, namun karena saat itu saya lagi galau dan panas dingin terkait usulan Pokir (Pokok Pikiran) aspirasi masyarakat di Dapil saya yang belum disetujui atau ACC,” ungkapnya.

Terkait kesaksian para saksi,
JPU KPK, Rikhi Benindo Maghaz menegaskan, jika dalam perkara ini pihaknya memiliki bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi jika ada pemberian uang fee ketuk palu dari Dinas PUPR Muara Enim yang uangnya bersumber dari kontraktor Robi Okta Fahlevi yang telah lebih dulu divonis oleh hakim beberapa waktu lalu.

“Dalam persidangan saksi Eksa Hariawan mengakui adanya uang ketuk palu itu, walaupun saksi membantah menerima jatah uang fee tersebut. Sedangkan untuk saksi
Fitrianzah yang di persidangan mengaku meminta ‘obat memehing’ kepada terdakwa Ramlan Suryadi, itu merupakan kode meminta jatah uang fee ketuk palu. Walaupun di persidangan saksi Fitrianzah juga membantah penerimaan uang tersebut,” terangnya.

Dilanjutkannya JPU, para saksi yang membantah merupakan hak mereka. Akan tetapi pihaknya selaku JPU KPK memiliki barang bukti jika fakta tersebut memang ada dan memang benar terjadi.

“Terkait para anggota DPRD Muara Enim ini apakah bisa dijadikan tersangka dalam perkara ini, tentunya kemungkinan bisa saja terjadi seperti
perkara yang terjadi di DPRD Sumatera Utara dan DPRD Malang. Tapi untuk di perkara ini, kami masih fokus dulu dengan terdakwa Aires HB dan Ramlan Suryadi,” tutupnya (Ron)